Bisnis.com, JAKARTAAnggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Muhammad Mawardi meminta pemerintah pusat menyederhanakan proses perizinan usaha kelistrikan selain memberi keleluasaan pihak swasta untuk mengambil peran.
Menurut Senator asal Kalimantan Tengah tersebut, defisit listrik di daerah tidak terhindarkan akibat tingginya kebutuhan dibandingkan pasok listrik yang ada.
Selain itu, listrik yang sering byarpet di wilayah Kalimantan Tengah tidak saja menganggu kegiatan ekonomi, tapi juga menjadi ancaman keamanan di wilayah itu.
Menurutnya, belajar dari industri telekomunikasi yang sudah dibuka luas kepada swasta dengan perizinan yang mudah, izin usaha kelistrikan seharusnya juga dipermudah. Dengan cara itu masyarakat akan menikmati tarif murah mengingat adanya persaingan usaha, ujarnya, Selasa (12/4/2016).
Dia mengakui selama ini pihak perusahaan listrik negara (PLN) terlalu mendominasi pengadaan listrik di daerah selain dominasi kewenangan perizinan dari pemerintah pusat.
Padahal, ada potensi listrik mulut tambang dari pihak swasta dalam jumlah besar mengingat banyaknya daerah tambang batu bara di provinsi tersebut.
Namun demikian, dia mengingatkan bahwa pihak swasta yang bermain di pembangkit listri mulut tambang harus mendapatkan insentif agar mendapatkan keuntungan yang wajar.
Pemerintah perlu juga memberikan reward bahwa swasta yangg bergerak di bidang kelistrikan dapat keuntungan yang wajar. Harus ada insentif, ujarnya.
Dia menamabhakn dengan kuatnya peran swasta maka birokrasi pengelolaan kelistrikan akan juah lebih sederhana.
Dengan demikian Mawardi menegaskan bahwa kesan pemerintah daerah sering mempersulit pengadaan listrik di daerah sangat tidak masuk akal.
Apa yang dikatakan daerah mempersulit itu sesuatu yang tak masuk akal karena peran daerah sangat minim sekali, ujarnya.
