Bisnis.com, DEPOK - Pemerintah Kota Depok tengah memutar otak untuk membangun rumah susun bagi kalangan pegawai negeri sipil seiring hampir separuh pegawai pemerintahan tersebut belum memiliki hunian layak.
Wali Kota Depok Muhammad Idris mengatakan saat ini pemeritah pusat telah menyediakan fasilitas yang bisa membantu PNS untuk memiliki rumah di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Kami akui memang masih banyak PNS di Depok belum punya rumah. Makanya, kami akan komunikasikan dengan pemerintah pusat dan provinsi. Kalau dulu kan belum ada ketentuan hukumnya," paparnya, Kamis (7/4/2016).
Dia mengatakan jumlah PNS di Kota Depok saat ini mencapai 8.080 orang terdiri dari PNS struktural 2.800 dan sisanya pelayan pemerintahan, guru dan lainnya.
Menurutnya, Pemkot Depok sebelumnya telah menyediakan lahan perumahan di kawasan Sawangan Depok yang bisa menampung ribuan PNS. Tetapi, lanjutnya, saat itu terbentur aturan yang tidak memungkinkan PNS memiliki rumah dari anggaran pemerintah.
"Kalau sekarang kan sudah ada satuan kerjanya dari Kemen PUPR dan Provinsi Jabar, jadi nanti kami tinggal kaji seperti apa teknisnya," ujarnya.
Dia memaparkan, lahan perumahan di Depok memang sudah padat. Dengan demikian, rencana pembangunan rumah susun merupakan salah satu solusi pengadaan rumah yang tidak memakan lahan.
Bukan itu saja, pihaknya juga berencana membenahi kembali rumah tidak layak huni (RTLH) yang saat ini tercatat di Depok mencapai sekitar 1.700 unit.
Dia menuturkan Pemkot Depok sudah menyiapkan anggaran Rp18 juta untuk perbaikan RTLH per rumah. Saat ini sudah sekitar 300 unit RTLH yang sudah diperbaiki.
"Tapi kami jujur tidak kuat anggarannya. Karena maksimal dana APBD yang dikeluarkan untuk RTLH hanya Rp500 jutaan," paparnya.
Sementara itu, Koordinator Pengusaha Real Estate Indonesia (REI) Bogor Raya Rivalino Alberto menyayangkan kondisi separuh PNS di Kota Depok yang belum memiliki rumah layak.
Dia mengatakan pemerintah kementerian telah menyiapkan bantuan uang muka cicilan rumah bagi PNS hingga mencapai sekitar Rp20 juta. Seharusnya, kata dia, bantuan tersebut bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Rivalino memaparkan Pemkot Depok dinilai tidak memiliki itikad baik untuk mendorong PNS memiliki rumah layak. Padahal, kata dia, masih terdapat lahan untuk pembangunan rumah yakni di kawasan Jalan KSU sekitar 13 hektare dan Jalan Pasir Putih sekitar 11 hekatre.
"Pemerintah kan punya program 1 juta rumah, harusnya Pemkot Depok bisa ambil kesempatan itu. Tetapi Pemkot Depok memang senjata makan tuan bikin Perda yang membuat sulit warganya punya rumah," paparnya.
Seharusnya, lanjut dia, langkah awal yang harus dilakukan Pemkot Depok adalah menghapus Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok No. 1/2015 yang mengharuskan pengembang hanya boleh membangun perumahan di atas lahan 120 meter.
"Sehingga PNS dan warga berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah meskipun lahannya sederhana," katanya.
Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat Priyo Susilo menuturkan, Pemkot Depok bisa saja mengajukan bantuan penyediaan rumah susun untuk PNS, warga kurang mampu hingga bantuan pembenahan RTLH.
"Asalkan pemdanya harus menyiapkan lahan, membereskan perizinan dan tentunya harus ada penghuninya. Kalau kami prinsipnya ajuan itu rasional maka kami akan berusaha tindaklanjuti," paparnya.
