Bisnis.com, JAKARTA--Dewan Perwakilan Rakyat mengingatkan agar Bulog jangan dijadikan sebagai alat impor tapi lebih sebagai stabilisator sembari meminta agar pemerintah memperhatikan pola distribusi produk pangan di lapangan.
Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mengingatkan dalam kaitannya dengan mekanisme impor sebaiknya jangan menempatkan Bulog sebagai alat impor. “'Selama ini kan Bulog fungsi utamanya menjaga kestabilan harga di pasar,” katanya, dalam rilis yang diterima, Senin (4/4/2016).
Terkait dengan harga yang melambung tinggi pascapenerapan pembatasan impor, Edhy menilai hal yang perlu dilihat adalah tata kelola dalam distribusi produk pertanian tersebut.
Dia juga meminta agar pihak Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan bisa melakukan koordinasi secara intensif agar gejolak harga bisa lebih diantisipasi.
“Kalau ada yang dirugikan, tinggal ditanya permasalahannya dimana. Kementerian Pertanian pasti sudah punya data, misalnya jagung bagaimana, kedelai bagaimana. Kalau itu sudah tidak ada, baru dipikirkan impor,” tandasnya.
Selain permasalahan tata kelola, Edhy juga menilai permasalahan lainnya terletak pada proses distribusi. '”Perlu juga diperhatikan proses distribusi dari daerah produsen ke pasar sehingga tidak terjadi kenaikan harga pangan di pasaran”.
Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Perunggasan Indonesia (Gappi) Anton J Supitmeminta agar Badan Urusan Logistik atau Bulog untuk tidak melakukan monopoli impor terhadap produk jagung yang digunakan untuk pakan ternak.
Menurutnya, sebelum menerapkan kebijakan strategis yang berkaitan dengan impor, semestinya pemerintah dapat melibatkan pihak swasta dan jangan memusuhinya.
