Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan mengambil langkah komprehensif dan spesifik untuk mempercepat penguatan kemampuan industri farmasi dan alat kesehatan di dalam negeri, untuk mendukung kebijakan jaminan kesehatan nasional.
Langkah pemerintah ini merupakan poin keempat dari Paket Kebijakan Ekonomi XI, yang diumumkan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution di Istana Negara, hari ini Selasa (29/3/2016).
"Ini agak panjang langkah-langkah yang diambil pemerintah, di antaranya akan diterbitkan instruksi presiden kepada kementerian terkait untuk mempercepat penguatan industri di dalam negeri. Ada pengembangan riset, ada kebijakan untuk mendorong investasi," ujarnya.
Darmin menjelaskan sekarang ini terdapat 216 industri farmasi yang mendominasi pangsa pasar obat nasional. Obat-obat ini dihasilkan di dalam negeri, dengan pangsa pasar 76%. Akan tetapi, kalau dipelajari, nilai impornya untuk bahan baku mencapai 96%.
"Jadi, hanya 4% bahan baku obat yang dihasilkan di dalam negeri," ujar Darmin.
Sementara itu, terdapat 95 industri alat kesehatan dengan 60 jenis produk alat kesehatan. Mereka menggunakan teknologi menengah-rendah, dengan angka pertumbuhan 12% per tahun. Akan tetapi 90% produk alat kesehatan masih diimpor.
"Memperhatikan itu, dan adanya kebijakan jaminan kesehatan nasional, di mana pemerintah mengeluarkan anggaran besar, sehingga perlu dilakukan kebijakan terintegrasi, spesifik, melibatkan dukungan kementerian untuk mempercepat industri farmasi," ujarnya.
Darmin mengungkapkan dari 939 jenis obat yang dibutuhkan tahun lalu, ternyarta masih didominasi oleh kebutuhan dasar, seperti vitamin.
Pemerintah ingin semua itu bisa diproduksi dan dihasilkan di dalam negeri, termasuk alat kesehatannya.
Pemerintah akan menyusun SOP, sehingga BPJS menggunakan produk-produk obat tersebut dan apabila produk-produk itu diproduksi di dalam negeri maka harganya akan lebih murah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
