Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KADIN: Pemerintah Bisa Bentuk Konsorsium Blok Masela

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyatakan pemerintah bisa saja membentuk konsorsium BUMN untuk pengelolaan Blok Masela bila investor asing yang ada tidak tertarik lagi mengelolanya.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyatakan pemerintah bisa saja membentuk konsorsium BUMN untuk pengelolaan Blok Masela bila investor asing yang ada tidak tertarik lagi mengelolanya./Bisnis
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyatakan pemerintah bisa saja membentuk konsorsium BUMN untuk pengelolaan Blok Masela bila investor asing yang ada tidak tertarik lagi mengelolanya./Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA -  Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyatakan pemerintah bisa saja membentuk konsorsium BUMN untuk pengelolaan Blok Masela bila investor asing yang ada tidak tertarik lagi mengelolanya.

"Untuk mengelola dan berinvestasi di Blok Masela, pemerintah dapat membentuk konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," kata Wakil Ketua Umum Kadin dan Koordinator Wilayah Indonesia Timur Andi Rukman Karumpa dalam rilis yang diterima di Jakarta, Senin (28/3/2016).

Menurut Andi, pemerintah tidak perlu khawatir soal sumber pembiayaan sebab lembaga keuangan di luar dan dalam negeri sangat berminat dengan proyek besar tersebut.

Ia meyakini relatif banyak pihak perbankan yang bakal mengantri untuk mau membiayai proyek tersebut.

Terkait dengan kompetensi dalam melakukan eksplorasi, dia mengatakan bahwa relatif banyak konsultan dan tenaga ahli di Tanah Air.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan bahwa BUMN siap untuk mengelola Blok Masela bila sekiranya investor tidak lagi menunjukkan minat untuk melakukan pengelolaan di ladang migas tersebut.

"Insya Allah (BUMN siap), kami berharap begitu, tetapi masih belum tahu," kata Menteri Rini di sela-sela acara Gerakan Penanaman 10.000 Pohon di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Sabtu (26/3).

Menurut Rini, pihaknya masih belum tahu karena saat ini ada pihak investor lain di luar BUMN yang memegang kontrak pengelolaan ladang migas yang terletak di Provinsi Maluku tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Iskan Qolba Lubis menginginkan pengelolaan Blok Masela sebaiknya diserahkan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna kepentingan masyarakat seluas-luasnya.

"Kepentingan rakyat akan lebih terjamin jika pengelolaan diberikan pada BUMN, bukan kepada asing. Jadi, bukan pada soal lokasi di darat atau laut," kata Iskan Lubis.

Menurut dia, sesuai dengan amanat perundang-undangan, BUMN memiliki kewenangan untuk sepenuhnya mengelola energi di dalam negeri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Sumber : ANTARA

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper