Kembangkan Pelabuhan Maluku, Pelindo IV Gandeng Pemerintah Belanda

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia Iv (Pelindo IV) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Belanda untuk mengembangkan kawasan pelabuhan dan kawasan ekonomi khusus (KEK) terpadu di Provinsi Maluku.

Direktur Utama Pelindo IV Doso Agung mengatakan selain pemerintah Belanda, perseroan juga akan menggandeng Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Nantinya pemerintah Belanda akan bertindak sebagai pelaksana studi dan membiayai sepenuhnya untuk wilayah Batugong dan Waai Tulehu.

"Berdasarkan hasil studi tersebut, Pelindo IV akan bekerjasama dengan Provinsi Maluku untuk melakukan kerjasama pengembangan wilayah tersebut menjadi sebuah kawasan kepelabuhanan dan KEK terpadu," katanya dalam keterangan pers, Rabu (16/3/2016).

Lebih lanjut dia menjelaskan, untuk tahap pertama luas pengembangan daerah daratan mencapai 300 hektare (ha), sementara untuk pelabuhan memiliki panjang dermaga 1.000 meter dengan kedalaman kolam pelabuhan minus 16 meter LWS.

Sebagai catatan, pengembangan kawasan pelabuhan dan KEK terpadu ini terdiri atas fasilitas kepelabuhanan serta kawasan industri yang akan menjadi pusat pengolahan hasil sumber daya perikanan dan agroindustri. Nantinya pengembangan kawasan tidak hanya berada di wilayah Provinsi Maluku tapi juga wilayah di sekitarnya.

"Hal ini diharapkan dapat meningkatkan interkonektivitas pelabuhan yang terdapat di Indonesia Timur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di Maluku dan sekitarnya, sehingga disparitas harga maupun potensi ekspor wilayah tersebut dapat optimal," jelasnya.

Untuk pembangunan fasilitas pelabuhan, menurut Doso, perseroan telah mengalokasian dana sebesar Rp150 miliar. Dana tersebut sekitar Rp100 miliar berasal dari penyertaan modal negara (PMN), sedangkan sisanya dari kas internal perusahaan.

Nantinya pembangunan pelabuhan akan berbasis green concept, dimana sumberdaya yang digunakan dalam pembangunan dan operasionalnya semaksimal mungkin bebas dari polusi. Perseroan akan memanfaatkan bahan bakar pembangkit listrik alternatif gas atau LNG.

"Pembangunan fasilitas pelabuhan diharapkan selesai pada 2018, sehingga pada saat Pelabuhan Ambon eksisting mencapai kapasitas dan kapabilitas maksimalnya, yaitu pada tahun 2022 sudah dapat memanfaatkan fasilitas pelabuhan di lokasi yang baru ini sebagai alternatif," tutupnya.

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) yang hadir dalam penandatangan nota kesepahaman tersebut menyambut baik rencana pengembangan kawasan pelabuhan dan KEK terpadu di Provinsi Maluku. JK juga meminta kepada Pelindo IV agar bisa membuka pelayaran langsung direct call menuju wilayah Papua.

"Pelindo IV harus bisa memberikan pelayaran langsung direct call dari dan menuju Papua, saya memberi waktu selama satu bulan," tegasnya.