Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

70 Tahun Merdeka, 12.659 Desa Belum Dialiri Listrik

Saat ini 12.659 dari total 74.754 desa di Indonesia belum dialiri listrik. Sebesar 65% dari desa yang belum berlistrik tersebut, terletak di 6 provinsi kawasan Timur Indonesia.
Sejumlah pengupas bawang menggunakan lilin sebagai penerangan saat terjadi listrik padam. /Bisnis.com
Sejumlah pengupas bawang menggunakan lilin sebagai penerangan saat terjadi listrik padam. /Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Saat ini 12.659 dari total 74.754 desa di Indonesia belum dialiri listrik. Sebesar 65% dari desa yang belum berlistrik tersebut, terletak di 6 provinsi kawasan Timur Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkapkan hal ini dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Indonesia Terang (PIT) yang dilaksanakan di Jakarta, Selasa (8/3/2016).

Rakor tersebut dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Marwan Jafar, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Dirjen Ketenagalistrikan Jarman, Dirjen EBTKE, Rida Mulyana. Selain itu juga dihadiri perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Rakor ini bertujuan untuk mencari solusi pendanaan dan pelaksanaan PIT, yaitu melistriki desa tertinggal dengan energi terbarukan.

Sudirman menyampaikan, selama ini pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan perdesaan di daerah terdepan, perbatasan dan pulau-pulau kecil dianggap tidak ekonomis secara bisnis. Sehingga tidak ada investor yang berminat. Selain itu, kondisi geografis, sumber daya manusia dan pendanaan juga merupakan tantangan lain yang dihadapi dalam PIT.

“Padahal, jika listrik sudah masuk ke desa, maka akan menumbuhkembangkan perekonomian lokal. Kegiatan usaha berjalan, pendapatan masyarakat dan negara meningkat. Sehingga dapat terus menjadi daya gerak untuk perekonomian yang lebih luas” ungkap Sudirman.
Untuk itu diperlukan peran negara untuk menjembatani jurang keekonomian tersebut.

Lebih lanjut, Sudirman menambahkan bahwa untuk menutupi gap tersebut, skema yang bisa ditempuh antara lain melalui mekanisme penyediaan infrastruktur, Feed In Tariff (FIT) dan subsidi harga.

"Skema tersebut untuk menutupi gap keekonomian pembangunan listrik perdesaan. Dana tersebut semacam viability gap fund untuk meningkatkan kelayakan ekonomi pembangunan listrik perdesaan," lanjutnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper