Bisnis.com, BANDUNG - Kalangan petani perkebunan di Jawa Barat menilai pemerintah perlu memperbaiki sistem tata kelola komoditas perkebunan agar komoditasnya berdaya saing di pasar Asean.
Ketua Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gapperindo) Jabar Mulyadi Sukandar mengatakan saat ini komoditas perkebunan dari provinsi tersebut sulit berdaya saing akibat sistem tata kelola yang tidak optimal.
Masalah tata kelola tersebut menjadi pemicu utama tidak terpenuhinya permintaan pasar dari hasil produksi perkebunan dalam negeri.
"Misalnya pengusaha dari Thailand meminta pasokan karet dengan kontrak 1.000 ton. Tetapi, petani hanya mampu memenuhi 300 ton karena sistem tata kelola yang tidak maksimal," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (3/3/2016).
Dia menjelaskan, kendala yang dimaksud Gapperindo antara lain infrastruktur yang masih buruk dan regulasi yang masih berbelit-belit.
Menurutnya, transportasi melalui jalur darat dari Bandung ke Jakarta untuk mengirim barang hanya mampu 2 rit sehari.
Padahal, distribusi hasil perkebunan di China bisa mencapai 4 rit sehari dengan jarak yang lebih jauh karena infrastrukturnya sudah memadai.
Dari sisi regulasi, persyaratan untuk ekspor selalu berbelit-belit sehingga para petani kesulitan memenuhinya karena biayanya menjadi mahal. "Jadinya petani tidak bisa kontinyu memasok produknya," ujarnya.
Oleh karena itu, pemerintah perlu membenahi sistem tata kelola perkebunan agar produk dalam negeri mampu bersaing dengan negara Asean. "Kalau mau bersaing, pemerintah perlu memperbaiki tata kelola ini," tegasnya.
