Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Produktivitas Perkebunan Menurun, Sumut Butuh Perda

Dinas Perkebunan Sumatra Utara menilai provinsi ini memerlukan peraturan daerah untuk meningkatkan produktivitas perkebunan. Alasannya, pada tahun lalu, produktivitas komoditas perkebunan Sumut hanya 2,32% dari target 2,57%.
Perkebunan jeruk
Perkebunan jeruk

Bisnis.com, MEDAN - Dinas Perkebunan Sumatra Utara menilai provinsi ini memerlukan peraturan daerah untuk meningkatkan produktivitas perkebunan. Alasannya, pada tahun lalu, produktivitas komoditas perkebunan Sumut hanya 2,32% dari target 2,57%.

Kepala Dinas Perkebunan Sumut Herawati menyebutkan, pada tahun lalu produksi perkebunan rakyat tercatat hanya 6,45 juta ton dari target 6,57 juta ton. Adapun, luas area perkebunan rakyat mencapai 1,13 juta hektare atau melebihi target 1,1 juta hektare.

Komoditas perkebunan utama Sumut, sebutnya ada lima yakni karet, kelapa sawit, kopi, kakao dan kelapa. Selain itu, yakni cengkeh, aren, tebu, tembakau, dan lainnya.

"Produktivitas perkebunan Sumut menurun, terutama akibat belum adanya kebijakan yang mendukung perlindungan harga. Produksi perkebunan Sumut ini kan lebih banyak yang primer sehingga sangat sensitif dengan gejolak harga dunia," papar Herawati, Rabu (24/2/2016).

Lebih lanjut, Herawati juga meminta perda tersebut nantinya mendorong penghiliran. Adapun, Disbun Sumut harus bersinergi dengan DIsperindag Sumut. Herawati menilai selama ini sinergi di antara kedua lembaga tersebut soal hilirisasi minim.

"Perda ini juga akan membantu sinergi lintas instansi semakin kuat. Kami sudah mengajukan ke BKP [Badan Ketahanan Pangan] pada tahun ini desain program kerja untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan," tambah Herawati.

Selain itu, dia menjelaskan, saat ini perkebunan di Sumut menghadapi beberapa kendala. Pertama, keterbatasan pengetahuan dan kompetensi petani pekebun untuk budidaya tanaman. Hal ini termasuk penggunaan bibit unggul, teknis panen dan pasca panen, pengolahan produk, hingga pengemasannya.

Kedua, petani pekebun saat ini belum memiliki sebuah lembaga yang berdaya saing. Akibatnya, sebut Herawati, posisi tawar produk rendah dan sulit mengakses bantuan modal dari perbankan.

Ketiga, lokasi perkebunan di Sumut terpencar dengan akses infrastruktur terbatas. Terakhir, rantai pemasaran hasil panen sangat panjang. Informasi di tingkat petani pun sangat terbatas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper