Bisnis.com, SURABAYA - Pelaku bisnis pelayaran swasta meminta pemerintah juga memberikan ruang partisipasi bagi mereka dalam program tol laut seperti yang diberikan kepada Pelni.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Indonesia National Shipowners Association Surabaya Stenvens H. Lesawengen mengaku tol laut yang bertujuan mengikis disparitas harga barang antara Pulau Jawa dan non-Jawa sebagai program yang bagus.
“Tapi dalam implementasinya yang salah,” ucapnya.
Kesalahan yang dimaksud ialah keberadaan Pelni sebagai kepanjangan tangan pemerintah justru mematikan kiprah swasta.
Ini disebabkan jalur pelayaran yang dilalui kapal pemerintah dengan kapal swasta ada di ruas yang sama sehingga saling bertabrakan.
Oleh karena itu, INSA menuntut perlakuan yang lebih adil kepada perusahaan pelayaran swasta yang sudah berkiprah lebih dulu.
Salah satu bentuknya bisa dengan memberikan subsidi seperti yang dilakukan pemerintah kepada Pelni.
“Kenapa subsidi tidak dikasih kepada kami saja, toh subsidi dari uang rakyat yakni mereka yang seperti kami, yaitu mereka yang bayar pajak,” ucap Stenvens.
Dia menekankan tol laut sebagai program yang bagus hanya pelaksanaannya tidak tepat.
Alih-alih menekan disparitas harga barang, ongkos angkut kontainer pun jadi timpang.
Biaya angkut kontainer (freight) kapal pelat merah bisa Rp3,4 juta berkat subsidi, sedangkan swasta sampai Rp15 juta.
Yang lebih menggelisahkan pemilik kapal, selain jurang freight tersebut, adalah jalur yang dilalui kapal Pelni.
Mereka, imbuh Stenvens, tidak beroperasi di ruas baru melainkan ikut mencaplok kue yang sama.
INSA menyatakan rencana enam rute yang hendak dioperasikan bukanlah ruas perawan, melainkan seluruhnya sudah dijamah kapal-kapal swasta.
Dari enam rute yang ditargetkan hadir tetapi sekarang baru beroperasi tiga trayek.
Trayek yang terlebih dulu jalan yaitu Tanjung Priok-Tarempa-Natuna-Tarempa-Natuna-Priok. Kedua, Tanjung Perak-Wanci-Wakatobi-Namlea-Fakfak-Kaimana-Timika. Sementara yang ketiga, Tanjung perak-Larantuka-Lewoleba-Rote-Sabu.
“Jalur yang ada ini bukan bersinggungan tetapi bertabrakan dengan pelayaran swasta. Uang negara dihabiskan untuk proyek ini ditambah mematikan pelayaran swasta,” ucap Stenvens.
Sejak tahun lalu sudah dioperasikan tiga trayek tol laut.
Pada tahun ini Kementerian Perhubungan akan membuka tiga trayek tambahan.
Sampai dengan 2017 diperkirakan akan diperbanyak sampai 13 trayek.
Dani Suantie, seorang pemilik kapal di Surabaya, mengatakan sekarang mulai banyak kapal yang berhenti melaut.
Jika kondisi ini didiamkan, selain merugikan pengusaha yang pasti juga bakal menghasilkan pengangguran.
Di Pelabuhan Kalimas Surabaya sekarang ini ada 70 perusahaan pelayaran yang rerata memiliki tiga kapal, sedangkan Dani memiliki 30 kapal.
Artinya secara kumulatif totalnya ada sekitar 210 kapal. Ratusan kapal ini perlahan kiprahnya mulai redup karena kalah saing dari Pelni.
Dani mengibaratkan kapal-kapal itu lama-lama akan menjadi besi tua karena tidak ada yang mau pakai.
Harga kapal-kapal tersebut berkisar dari Rp6 miliar yang paling murah sampai dengan Rp18 miliar, rerata yang beroperasi bernilai Rp10 miliar.
“Load factor yang tadinya 75% sekarang tinggal 20% sampai 30% saja,” katanya.
Selain memperlakukan perusahaan pelayaran swasta sama seperti kepada Pelni, ada opsi lain.
INSA menilai pemerintah dapat memberikan penugasan berbeda antar kapal pelat merah dan swasta.
Pelat merah misalnya membawa komoditas beras saja, yang lainnya diserahkan kepada swasta.
Sejauh ini kapal-kapal yang dioperasikan Pelni dalam trayek tol laut kapasitasnya 115 TEUs.
Rata-rata lama pengiriman kapal-kapal ini mencapai 21-28 hari dengan kisara tarif per peti kemas Rp3,8 juta per boks.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
