Bisnis.com, BANDUNG--Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) mengaku akan melakukan importasi garam sepanjang tahun ini hingga 800.000 ton.
Sekretaris AIPGI Cucu Sutara mengatakan importasi dilakukan untuk memenuhi industri aneka pangan karena selama ini garam dalam negeri belum mampu memasoknya.
"Itupun digunakannya untuk kepentingan industri aneka pangan yang menghasilkan produk konsumsi untuk masyarakat," katanya kepada Bisnis.com, Jumat (19/2).
Dia mengaku terpaksa melakukan importasi garam karena kualitas garam lokal belum memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI), yang salah satunya kadar NaCL di atas 97%.
Selama ini kalangan pengusaha sudah semaksimal mungkin kepada pemerintah agar kualitas dan kuantitas garam lokal ditingkatkan.
"Tapi yang terjadi hal ini belum juga terealisasi sehingga kualitas dan kuantitasnya tidak memenuhi," katanya.
Cucu mendesak agar program pemerintah untuk mendongkrak kualitas dan kuantitas garam lokal memenuhi syarat industri maka hal pertama yang perlu dilakukan yakni keakuratan data.
Sebab selama ini penggunaan data tidak sesuai dengan fakta di lapangan sehingga importasi garam yang dilakukan pun kerap menemui hambatan.
"Kami mengharapkan sinkronisasi data produksi dan kualitas sebenarnya di lapangan. Sehingga hal ini merupakan data untuk mengambil kebijakan," ujarnya.
Keakuratan data itu perlu melibatkan lintas kementerian antara lain Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumberdaya, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Apabila keterlibatan empat kementerian itu komunikasinya lancar maka data yang dihasilkan akan sama.
"Dengan data yang sama maka kebijakan importasi maupun yang lain akan sinkron," ujarnya.
Sementara itu, Ketua AIPGI Tony Tanduk menambahkan soal kekhawatiran penyerapan garam lokal di tingkat petani akan terus dikomunikasikan.
Sebab sejak tahun lalu AIPGI tetap konsisten dengan kerja sama petani terkait penyerapan garam konsumsi.
"Penyerapan garam terus dikomunikasikan dengan petani, jadi jangan khawatir," katanya.
Terkait dengan bantuan agar petambak lokal mendapatkan bantuan untuk mendongkrak kualitas garam industri, dia mengaku sulit dilakukan. Karena hal tersebut memerlukan biaya yang sangat besar dan lahan yang luas untuk menggarapnya.
"Kalau dipaksakan akan mengeluarkan biaya tinggi. Kami tidak bisa melakukan hal itu," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
