Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Polemik Blok Masela, Pemprov Maluku Inginkan Pemerataan

Pemerintah Provinsi Maluku menginginkan agar adanya pemerataan pembangunan, khususnya di tengah kehadiran proyek gas berskala besar yakni Lapangan Abadi, Blok Masela.
Ilustrasi/Bisnis
Ilustrasi/Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Maluku menginginkan agar adanya pemerataan pembangunan, khususnya di tengah kehadiran proyek gas berskala besar yakni Lapangan Abadi, Blok Masela.

Gubernur Maluku Said Assagaff mengatakan pihaknya mengapresiasi bisa hadir dalam rapat terbatas (ratas) bersama dengan Presiden dan sejumlah menteri Kabinet Kerja.

"Yang penting bagi kami, rakyat Maluku akan sejahtera apabila pertumbuhan yang terjadi dalam beberapa tahun yang akan datang terkait pengembangan gas di Masela," ujarnya usai mengikuti ratas Blok Masela di Kantor Presiden, Senin (1/2/2016).

Dia mengungkapkan bahwa dalam pembahasan selama ratas memang ada sejumlah masukan dengan berbagai argumentasi terkait skema pencairan gas alam baik on-shore ataupun off-shore. Namun, pihaknya yakin apa yang nanti diputiskan oleh Presiden Joko Widodo akan diterima karena menyangkut kepentingan rakyat banyak.

Hanya saja, dia berharap agar dampak berkelanjutan dari proyek tersebut bisa dinikmati oleh seluruh kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Maluku.

Said mengatakan berkaitan dengan proyek Masela, pihaknya sebenarnya telah membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama PT Maluku Energi.

Namun, lanjutnya, perusahaan tersebut terpaksa dibekukan dulu. Pasalnya, Said menilai untuk bisa masuk dalam hak partisipasi Blok Masela dibutuhkan dana yang luar biasa banyak sehingga pihaknya mencari alternatif lain misalnya dengan penjajakan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara yang mengelola energi seperti PT Pertamina (Persero).

Di sisi lain, Kepala Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi mengatakan pembahasan dalam rapat terbatas tersebut memang lebih banyak mengungkapkan bagaimana multiplier efek yang akan diterima oleh pemerintah daerah.

"Iya memang angelnya banyak, ada soal penerimaan negara, pembangunan daerah, pembangunan industri, ada dari Gubernur Maluku yang bilang bahwa ada Inpres untuk percepatan pembangunan Maluku," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui jika memang masih ada perbedaan pandangan yang sangat tajam antara pembangunan fasilitas pencairan gas di darat dan di laut. Perbedaan ini, lanjutnya, tentunya memperkaya Presiden dalam mengambil keputusan.

"Karena masih ada perbedaan yang sangat tajam, maka Presiden memutuskan untuk tidak diputuskan hari ini, jadi keputusannya tidak diputuskan hari ini," ujarnya dalam konferensi pers usai ratas Blok Masela.

Presiden, lanjutnya, akan mengundang secara khusus investor dalam hal ini Inpex dan Shell. Rencananya, pertemuan dengan kedua perusahaan asing tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat sebelum finalisasi keputusan Presiden.

"Kami meyakini, apapun keputusan yang akan diambil Presiden nanti adalah keputusan yang terbaik bagi bangsa, dengan mempertimbangkan konstitusi, mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak. Dan juga tentunya manfaat jangka panjang yang seluas-luasnya keberadaan proyek yang sangat besar ini," katanya.

Pramono mengungkapkan bahwa Presiden berpesan agar perbedaan pendapat tidak terjadi di luar melainkan di dalam sidang kabinet. Memang, lanjutnya, di dalam ratas tersebut memang ada perbedaan pendapat dan pandangan dari sejumlah aspek.

"Kita ingin membangun sebuah tradisi baru, perbedaan itu terjadi dalam rapat. Tapi begitu Presiden sudah memutuskan, maka semuanya wajib untuk mengikuti. Jadi itu yang terjadi. Sekali lagi, belum ada keputusan," jelasnya.

Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said meyakini Presiden akan mengambil keputusan yang terbaik untuk bangsa, bagi pembangunan daerah, dan bagi pembangunan wilayah.

Dia mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo berpesan yang paling diutamakan adalah bagaimana keberadaan proyek Masela itu bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi setempat.

"Pak Gubernur juga menyampaikan, percaya penuh keputusan yang akan diambil adalah yang terbaik. Kita tunggu saja. Jadi tahapan berikutnya adalah Presiden akan mengundang pihak Inpex dan Shell. Barangkali dalam waktu dekat akan segera diputuskan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Lukas Hendra TM

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper