Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia masih membutuhkan dana yang besar untuk mendorong pembangunan.
Pembangunan yang tengah gencar dilakukan pemerintah tak dapat hanya mengandalkan sektor penerimaan saja tetapi mau tak mau pembiayaan atau utang yang sangat besar menjadi pilihan pemerintah agar program dapat berjalan.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan idealnya sumber dana untuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) berasal dari rakyat sehingga rakyat terlibat langsung dalam pembangunan nasional.
"Idealnya APBN dari rakyat untuk rakyat. Spending itu harus berkualitas agar bisa dinikmati rakyat tapi sumbernya pun harus dari rakyat untuk APBN," ujarnya dalam Investor Gathering 2015 di Gedung Dhanapala, Senin (7/12/2015).
Untuk mencapai APBN yang bersumber dari rakyat dan nantinya hasilnya dinikmati oleh rakyat pula, lanjutnya, bisa dilakukan dengan dua hal yakni rakyat harus membayar pajak dengan benar dan rakyat harus membeli Surat Berharga Negara (SBN).
Dengan sumber-sumber pembiayaan domestik yang kuat berasal dari investor domestik, Bambang meyakini APBN yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat dapat terwujud sehingga pembangunan Indonesia yang berkelanjutan pun dapat tercapai.
"Jadi itu yang ingin kami kejar suatu saat. Kami ingin punya APBN dari rakyat untuk rakyat sehingga kuat baik dari pajak atau kepemilikan utang sampai yang menikmati. Jadi itu harus target kita," ucap Bambang.
Dia menambahkan sumber pendanaan dari sektor domestik ini tidak semata mata berasal dari individu saja.
Dia berharap agar sektor keuangan seperti bank, asuransi dan dana pensiun dapat ikut terlibat melakukan investasi lebih banyak terutama di surat utang negara.
porsi kepemilikan asing dalam SBN Indonesia sudah mencapai level 37%.
Bambang menilai porsi kepemilikan asing tersebut cukup tinggi dan masuk dalam kategori yang rawan
"Kepemilikan asing mencapai 37%. Angka itu masih relatif tinggi dibanding beberapa negara. Kemudian juga jadi sumber yang dianggap rawan sudden reversal," tuturnya.
