Kementan Klaim Perbaiki 2,6 Juta Ha Irigasi Tersier

Bisnis.com, LANGKAT -- Kementerian Pertanian selama 2015 telah memperbaiki jaringan irigasi tersier 2,6 juta hektare dan akan meningkat untuk 2016, dimana telah menitipkan Rp5 triliun untuk perbaikan lanjutan demi peningkatan keberhasilan swasembada pangan.

"Kita sudah berkomitmen untuk meningkatkan berbagai perbaikan irigasi demi keberhasilan swasembada pangan," kata Kepala Pusat Penyuluhan Badan Pengembangan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Momom Rusmono di Stabat, Rabu (18/11/2015).

Momon Rusmono menjelaskaan untuk itu tahun 2015-2019 Kementerian Pertanian telah menetapkan tujuh skala prioritas berupa padi, jagung, kedelai, daging, tebu, cabai dan bawang merah mewujudkan swasembada pangan.

Selain itu juga berbagai perbaikan dilakukan diantaranya distribusi pupuk bersubsidi harus samapai kepada petani langsung, diharapkan kebocoran akan semakin kecil, pemberian benih unggul bersertifikat juga menjadi prioritas dan program menumbuhkan desa benih.

"Hingga akhir Desember nanti Kementerian Pertanian akan menyalurkan 60.000 unit alsintan berupa hand traktor untuk dibagikan keseluruh petani di Indonesia, guna mewujudkan swasembada pangan itu," katanya.

Untuk itu peran penyuluh pertanian sangat diharapkan terus membagi ilmu mereka buat petani, penyuluh wajib hukumnya mendampingi petani agar program pertanian dapat berhasil.

"Untuk 2016 sekitar 24.000 penyuluh pertanian, perikanan, kehutanan akan diberikan pembekalan berupa pelatihan di Balai Penyuluhan demi mengawal keberhasilan program pertanian itu," katanya.

Termasuk pemberdayaan terhadap 10.000 penyuluh swadaya, dengan harapan swasembada pangan dapat terwujud, produksinya terus meningkat, sekaligus mencontohkan keberhasilan produksi gabah kering giling petani.

Pada kesempatan itu Pelaksana Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuriadi menjelaskan tenaga penyuluhan sudah dibantu honornya selama dua bulan dari APBD Sumut, dan 10 bulan dari Kementerian Pertanian.

"Bila ada Bupati dan Wali kota yang tidak mendukung penyuluh pertanian, maka laporkan kepada pihaknya agar nanti di APBD daerah tersebut supaya ditampung, kalau tidak berarti yang bersangkutan tidak mau terpilih lagi untuk priode berikutnya," katanya.

Pemerintah Sumatera Utara juga sudah memprogramkan penyuluh pertanian ini untuk diasuransikan agar mereka bisa bekerja dengan tenang.