Bisnis.com-PEKANBARU- Para pemangku kepentingan di Indonesia harus membangun komunikasi bersama untuk memastikan sumber daya gambut bisa dikelola secara berkelanjutan melalui pemadatan dan tata kelola air (water management).
Lulie Melling, Director of Tropical Peat Research Laboratory Unit (TPRL), Malaysia mengatakan, komunikasi yang baik akan membangun kesadaran publik sekaligus meluruskan asumsi yang keliru tentang lahan gambut dan kebakaran gambut.
Seharusnya, ada lebih banyak komunikasi bersama. Contoh mengenai perbandingan antara gambut yang terkelola dengan gambut yang tidak terkelola (unmanaged) mungkin kurang dikomunikasikan dengan baik. “Hal ini mengakibatkan persepsi yang keliru, berulang dan tanpa penyelesaian mengenai pemanfaatan gambut ditengah masyarakat,” kata Melling yang merupakan pakar gambut internasional, Minggu (15/11).
Di Malaysia gambut bisa dikelola dengan baik sehingga sulit terbakar. Melling mengungkapkan, di Sarawak terdapat 1,6 juta hektar lahan gambut atau 13 persen dari luas daratan. Sarawak yang merupakan kawasan gambut terbesar di Malaysia, dapat terhindar dari kebakaran karena mempunyai teknologi pemadatan dan tata kelola air yang baik.
“Persoalan kebakaran seperti yang terjadi di Kalimantan Tengah, tidak terjadi di Sarawak karena ada kesadaran bersama mengenai pentingnya menerapkan teknologi tata kelola air mulai dari petani kecil hingga korporasi besar."
Menurut Melling, kesadaran mengenai penting teknologi itu seharusnya dikomunikasikan akademisi kepada para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pengambil keputusan industri dan pekerja."Kami melakukan banyak sosialiasi kajian ilmiah tentang cara pengelolaan gambut melalui lokakarya, pertemuan dan konferensi internasional sejak 2007,” ujarnya.
Melling juga mengingatkan, rencana Presiden Indonesia Rencana Joko Widodo untuk membangun kanal besar di kawasan lahan gambut tidak efektif karena kegiatan itu tidak memiliki satu unsur penting yakni pemadatan."Tanpa pemadatan, api gambut akan masih terjadi. Pemadatan adalah penting untuk menjaga kebakaran gambut pergi. "
Sementara itu, Ketua Himpunan Gambut Indonesia (HGI) Supiandi Sahibam mengungkapkan, Indonesia perlu merujuk kepada Malaysia dalam pengelolaan gambut.
Di Malaysia, khususnya Sarawak sebagian kawasan yang dipakai untuk perkebunan berada di kawasan gambut. “Mereka mampu mengelola kawasan gambut dengan baik karena menerapkan water management.”kata Supiandi dalam satu seminar di Jakarta belum lama ini.
Supiandi juga merekomendasikan kawasan gambut terutama gambut terdegradasi sebaiknya dikelola untuk kegiatan produktif agar tidak semakin rusak. “Tata kelola air yang baik mampu mempertahankan kelembaban lahan gambut serta menjaga cadangan air yang ada” kata Supiandi.
Saat ini, dari 15 juta hektare gambut di Indonesia, sekitar 4 juta terpakai untuk kegiatan produksi, 4 juta lagi terdegradasi, 2 juta masih berupa semak belukar dan sisanya hutan.
Untuk kawasan gambut yang masih berupa hutan sebaiknya dibiarkan, namun gambut yang terdegrasi atau semak belukar bisa dikonservasi sebagai lahan pertanian atau hutan produksi asalkan sesuai.
Supiandi juga menyatakan pembatasan muka air gambut 0,4 meter tidak berkorelasi dengan upaya penurunan emisi karbon.“Emisi karbon pada lahan gambut dengan muka air pada rentang 0,4-0,7 meter tidak memiliki perbedaan secara nyata,” katanya.
