Bisnis.com, BANDUNG—Pemerintah Jawa Barat menjamin pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati tidak akan mangkrak.
Pemprov Jabar mengklaim telah menyiapkan strategi dalam mengatasi masalah pendanaan dan pembebasan lahan yang kerap menjadi pengganjal dalam proyek infrastruktur di Tanah Priangan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan pelaksanaan pembangunan BIJB terus menunjukkan progres positif, salah satunya dalam hal pembangunan runway (landasan) bandara yang telah mencapai 2.500 meter dari total 4.000 meter.
“Kami percaya bisa penuhi target selesai pada 2017. Permasalahan-permasalahan yang ada saat ini sudah bisa tersolusikan,” katanya usai Forum Diskusi Ekonomi Ikatan Sarjana Indonesia (ISEI) Jabar, Rabu (11/11/2015).
Pemprov Jabar, ungkap Iwa, terus mengupayakan pencarian sumber dana agar pembangunan bandara dapat terealisasikan, di antaranya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang telah mencapai Rp713,2 miliar.
“Peruntukannya bagi pembebasan lahan. Hingga kini, areal lahan yang terbebaskan mencapai 900 ha. Tahun ini, pendanaannya senilai Rp 133 miliar. Jadi, totalnya hampir mencapai Rp 850 miliar,” ujarnya.
Selain itu, dia menuturkan pemerintah pusat telah turut mengucurkan dana sebesar Rp349 miliar. Tahun depan, lanjutnya, nilainya ditambah sekitar Rp 300 miliar, sehingga totalnya menjadi Rp650 miliar.
Adapun untuk besaran dana dari APBD Jabar yang akan dikucurkan tahun depan untuk pembangunan BIJB, Iwa menyampaikan hal itu masih dalam pengkajian. “Tapi, perkiraannya, sekitar Rp 250-300 miliar,” sebutnya.
Soal investor asing, dia mengakui tidak sedikit penanam modal yang meminati proyek BIJB. Menurutnya, BIJB dan pembangunan tol penghubungnya akan membutuhkan investasi yang tergolong besar.
“Untuk investasi modal besar, tentunya kami harus bersikap hati-hati. Kami siap joint venture untuk menyikapi berbagai risiko. Soal investor, masih proses,” katanya.
Strategi lain yang disiapkan untuk menutupi kebutuhan pendanaan untuk pembangunan BIJB, dia menyiapkan alokasi dana dari penerbitan obligasi daerah yang diproyeksikan sebesar Rp2,5 triliun.
“Obligasi daerah kami tidak bisa mengatakan targetnya bisa kapan karena itu tergantung pihak otoritas lain. Kami hanya mengajukan,” sebutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
