Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah didesak untuk segera menetapkan harga pokok pembelian (HPP) kedelai yang diajukan Kementerian Pertanian yaitu sebesar Rp7.700 per kg. Tanpa penetapan HPP, harga kedelai lokal terancam terus mengalami penurunan.
Penetapan HPP dinilai menjadi salah satu cara untuk memproteki petani dan produksi kedelai lokal. Pemerintah yang tidak mengatur pola impor komoditas tersebut pun ditengarai menjadi penyebab kurang produktifnya petani kedelai.
Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sinar Harapan Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Isnanto mengatakan pemerintah hendaknya segera menetapkan HPP kedelai karena skema tersebut menjadi satu-satunya harapan petani agar penurunan harga dapat dikendalikan.
"Saat ini harga kedelai di tempat kami udah menyentuh Rp6.250 per kg, dalam kondisi terbaik itu harganya Rp6.500 per kg. Biaya produksi kami terbantu dari bantuan pupuk dan benih yang diberikan pemerintah," kata Isnanto saat dihubungi Bisnis.com, Minggu (25/10/2015).
Kabupaten Trenggalek, merupakan salah satu sentra produksi kedelai yang dikelola oleh pemerintah dalam program GPPTT (Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu) sehingga secara rutin mendapatkan bantuan penanaman kedelai.
Saat ini, produktivitas kedelai Kabupaten Trenggalek terbilang cukup baik, yaitu mencapai 2,8 ton per hektare, di atas rata-rata nasional yaitu 1,7 ton per hektare. Luas tanam Gapoktan yang diketuai Isnanto yaitu 45 hektare.
"Dengan HPP yang diajukan Rp7.700 per kg itu sudah sesuai. Selama ini pemerintah selalu menjanjikan HPP segera ditetapkan tapi di lapangan yang terjadi harganya tetap saja rendah. Kenapa petani sendiri produksinya dibeli dengan harga rendah," jelas Isnanto.
Direktur Serealia dan Umbi Ditjen Tanaman Pangan Kementan, Maman Suherman mengatakan pemerintah telah menganggarkan sekitar RP1 triliun untuk peningkatan produksi kedelai, nilai yang sama dengan yang dikucurkan untuk komoditas jagung.
Dia mengatakan beberapa waktu lalu ada surat yang diterbitkan Kemendag yang menetapkan Harga Pembelian Petani (HBP) kedelai sebesar Rp7.700, namun tidak terimplementasikan dengan baik di lapangan. Produksi petani masih dibeli dengan harga rendah.
Perhatian kami sudah cukup besar tapi sulit kalau harganya terus rendah. Kami berulang kali mengusulkan HPP kedelai. Kalau tidak ditetapkan dalam skema HPP, berarti harganya terbentuk bebas, jelas Maman. Menurutnya, saat ini pembahasan HPP stagnan di level Kemenko Perekonomian.
