Bisnis.com, JAKARTA— Agenda pembangunan infrastruktur yang masif perlu diimbangi ketersediaan alat berat yang memadai dan berkualitas serta tersebar merata di seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Yusid Toyib mengatakan, saat ini masih banyak tantangan dalam pengaturan peralatan berat secara nasional.
Keberadaan kepemilikan alat berat saat ini belum merata, yakni 68% masih berada di Jakarta, sedangkan selebihnya tersebar di beberapa provinsi di Indonesia.
“Usia alat berat juga harus diperhatikan, jangan banyak yang sudah usang. Kecelakaan yang terjadi baru-baru ini memang karena banyak menggunakan alat yang sudah tua, bukan karena human eror semata,” katanya seperti dikutip dari laman resmi Kementerian PUPR, Jumat (23/10/2015).
Oleh karena itu, pemenang tender proyek di Kementerian PUPR dengan nilai Rp200 miliar ke atas kini diwajibkan untuk memiliki alat berat, atau leasing alat berat. Hal ini diatur dalam Permen PUPR No. 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Pekerjaan KOnstruksi dan Jasa Konsultasi.
Yusid mengatakan, sejumlah tantangan lain yang saat ini tengah dihadapi yakni informasi kebutuhan (demand) alat berat dalam konteks kuantitas, kualitas, dan lokasi belum akurat. Dengan demikian, dibutuhkan sistem database, baik yang dimiliki oleh BUMN/BUMD, swasta, pemerintah pusat/daerah, maupun usaha penyewa alat berat.
Kesepakatan bersama untuk melakukan Registrasi Alat Berat pada BUJK, Swasta, Pemerintah Pusat/ Daerah dan usaha penyewaan alat berat (rental) telah dilakukan oleh Dirjen Bina Konstruksi, Lembaga Pengembangan Jasa konstruksi Nasional (LPJKN), dan Asosiasi Pengusaha dan Pemilik Alat Berat Konstruksi Indonesia (APPAKSI) pada tanggal 13 Februari 2015 lalu.
“APPAKSI harus terus mendorong dan melakukan pembinaan kepada para anggotanya untuk bersama-sama meregistrasikan kepemilikan alat berat yang dimiliki melalui website”, ajak Yusid.
Selain itu, Ditjen Bina Konstruksi pun melakukan langkah penyusunan katalog Alat Berat Konstruksi agar pengguna dapat memilih alat berat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
“Para pengusaha alat berat harus tetap menjaga optimisme, bahwa di depan masih ada harapan dan peluang untuk membangun Indonesia menjadi lebih besar karena percepatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur terus berjalan sehingga para pengusaha alat berat menjadi lebih bergairah kembali,” katanya.
