Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah Provinsi Bali meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan bedah rumah sebanyak 3.000 unit hunian masyarakat miskin.
"Kami butuh bantuan Kementerian PUPR untuk perbaikan rumah masyarakat, khususnya bedah rumah. Kami usulkan bedah rumah untuk 3.000 rumah masyarakat miskin di Bali," ujar Wakil Gubernur Provinsi Bali I Ketut Sudikerta melalui siaran pers Kementerian PUPR, Senin (12/10/2015).
Menurutnya, keberadaan Program Sejuta Rumah yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR akan membantu pemerintah daerah dalam menangani masalah perumahan. Pasalnya, pemda tidak memiliki dana mencukupi untuk penanganan masalah perumahan yang ada saat ini.
Berdasarkan data yang dimiliki Pemprov Bali, saat ini setidaknya ada 147.000 masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan rumah dari pemerintah.
Oleh karena itu, pihaknya ke depan akan terus mendorong peran aktif masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah pusat agar masalah papan di Bali bisa ditangani dengan baik.
"Kebutuhan rumah atau backlog perumahan di provinsi Bali saat ini berjumlah 147.000 unit rumah. Setidaknya dalam dua tahun ini kami telah membantu 12.000 unit rumah masyarakat miskin agar lebih layak huni," terangnya.
Pada 2015 ini jumlah rumah tidak layak huni yang akan ditangani oleh Pemprov Bali melalui program Bedah Rumah berkisar 20.000 unit rumah. Syarat utama warga yang akan mendapatkan bantuan bedah rumah selain karena kondisi hunian yang tidak layak, tetapi juga tanahnya merupakan hak milik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
