Bisnis.com, JAKARTA—Sejumlah pihak menyuarakan agar pemerintah melakukan pendataan defisit hunian (backlog) untuk membantu program penyediaan rumah berjalan signifikan setiap tahun.
Pemerhati Perumahan Rakyat Iskandar Saleh menuturkan, pemerintah sementara mengacu dari data defisit hunian dari Badan Pusat Statistik (BPS) sejumlah 13,5 juta unit.
Adapun kebutuhan rumah per tahun secara nasional mencapai 800.000 unit. Namun, data ini perlu diperbarui dan diperjelas, yakni tidak hanya mencantumkan jumlah kebutuhan, tetapi juga membagi kelas masyarakat berdasarkan daya belinya.
“Kalau dibilang 13,5 juta tersebar di mana saja. Kemudian berdasarkan kelompok pendapatan seperti apa. Sudah saatnya diperjelas,” ujarnya pada Bisnis setelah acara diskusi Antisipasi Dampak Pelemahan Ekonomi Terhadap Program Sejuta Rumah di Jakarta, Rabu (7/10/2015).
Mantan Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat ini mengapresiasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang sudah membagi data defisit hunian berdasarkan desil atau tingkat pendapatan.
Data tersebut tentunya perlu diperjelas agar pelaku usaha di bidang perumahan seperti perbankan dan pengembang memiliki acuan kondisi pasar.
Ketua Umum Persatuan Perusahaan Pengembang Realestate Indonesia (REI) Eddy Hussy berharap pemerintah segera membentuk tim atau lembaga yang membuat data defisit hunian, sehingga stake holder perumahan mampu memberikan analisis tepat terkait solusi masalah backlog.
Para pengembang tidak menyangsikan hasil riset dari BPS, tetapi tentunya perlu ada data yang lebih akurat mencakup kebutuhan jumlah hunian dan kemampuan daya beli masyarakat.
Asosiasi sendiri sudah mencoba melakukan pendataan defisit hunian melalui tim khusus di bawah Wakil Ketua DPP REI Bidang Penelitian dan Pengembangan. Tim tersebut pun bekerjasama dengan seluruh DPD REI untuk melakukan riset backlog di setiap provinsi.
Tantangannya ialah tidak semua pengembang merupakan anggota REI, sehingga subjek data sangat terbatas. Pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi pun terkadang memiliki kebijakan perusahaannya masing-masing, sehingga tidak bisa mengeluarkan data jumlah pasar yang potensial.
Menurut Eddy, pihak yang paling mengetahui defisit hunian dan penyerapannya setiap tahun ialah pemerintah yang mengeluarkan sertifikat perizinan mendirikan bangunan.
Pemerintah daerah seharusnya juga memiliki data kependudukan berdasarkan penghasilan dan jumlah kebutuhan rumah di wilayahnya.
“Jadi perlu yang berkompeten. Pemerintah tentunya lebih mudah melakukan itu [pendataan defisit hunian] dibandingkan swasta,” ujarnya.
Terkait perlambatan ekonomi secara nasional, menurut Eddy penjualan rumah untuk kelas menengah ke bawah tidak terganggu.
Selain permintaan pasar yang masih tinggi, terjaganya pertumbuhan penjualan hunian bagi segmen menengah bawah menjadi bukti pemerintah sudah melakukan pendekatan kebijakan birokrasi.
Langkah-langkah tersebut antara lain intervensi subsidi di sektor keuangan seperti subsidi pajak, uang muka, dan bunga cicilan, serta penyediaan fasilitas prasarana dan sarana umum (PSU).
Dalam Program Sejuta Rumah tahun ini, REI berkomitmen memberikan kontribusi suplai sebesar 247.725 unit, yang terdiri dari 217.725 unit rumah sederhana tapak (RST) dan 30.000 unit rumah susun sederhana milik (rusunami). Per September 2015, asosiasi sudah merealisasikan sebanyak 137.180 unit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
