Bisnis.com, MEDAN - DPRD Sumatra Utara menilai selama tiga tahun terakhir pendapatan asli daerah (PAD) tidak maksimal. Hal tersebut, dikhawatirkan akan memengaruhi pembangunan daerah.
Ketua Komisi D DPRD Sumut Mustofawiyah mengatakan, penghimpunan PAD yang tidak maksimal terutama pada pungutan pajak kendaraan bermotor dan galian.
"Kami sangat menyayangkan hal ini. Selama tiga tahun terakhir, PAD Sumut tidak ada peningkatan signifikan, sementara kuantitas penduduk semakin banyak, kendaraan bermotor terus tumbuh. Sumut membutuhkan pembangunan yang signifikan. Tapi, saat ini pajak galian dan kendaraan bermotor yang dipungut baru 40%," paparnya, Kamis (8/10/2015).
Dia memerinci di Sumut terdapat 5,3 juta kendaraan. Namun, baru maksimal 2,2 juta kendaraan yang ditarik pajaknya oleh Dispenda Sumut.
Selain kedua pajak tersebut, Mustofawiyah juga meminta Dinas Pendapatan Daerah Sumut untuk gencar meningkatkan pendapatan dari pajak penggunaan air permukaan dan tembakau.
"Dispenda Sumut harus menggenjot kinerjanya. Kenapa saat ini pendapatan dari pajak kendaraan bermotor terus turun, padahal jumlahnya terus naik. Yang perlu diakali adalah kendaraan bermotor yang ada di perusahaan leasing. Selain itu, para kepala bidang di Dispenda juga harus kerja keras. Yang tidak produktif, copot saja," tambahnya.
Adapun, dia meminta Pemprov Sumut di bawah kepemimpinan Plt Gubernur Tengku Erry Nuradi tidak khawatir terhadap penyesuaian APBD yang tercantum dalam Pergub No.10/2015 tentang APBD 2015.
Pasalnya, pergub tersebut dikeluarkan pada masa kepemimpinan Gatot Pujo Nugroho. Pergub ini tengah alot didiskusikan pada pembahasan KUA PPAS PAPBD 2015.
"Jalankan saja dengan maksimal pemerintahan ini," pungkasnya.
Berdasarkan data Dispenda Sumut, total target pendapatan pada 2015 yakni Rp8,67 triliun. Hingga Agustus 2015, realisasinya telah mencapai 65,73% atau Rp5,7 triliun.
Dispenda Sumut memprediksi realisasi pada akhir tahun ini hanya 95,61% atau Rp8,29 triliun. Adapun, pada KUA PPAS PAPBD 2015, target pendapatan daerah direvisi menjadi Rp8,4 triliun.
