Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan merekrut para antropolog sosial guna memastikan setiap program pemerintah dapat mengakomodasi kearifan lokal.
Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja mengatakan program-program pemerintah seperti pengadaan kapal nelayan tidak boleh mengesampingkan kearifan lokal. Pasalnya, di sebagian daerah kegiatan melaut memiliki tata nilai yang khas.
“Kami tidak mau kalau nanti nelayan dikasih kapal tidak sesuai dengan jati diri mereka sehingga akhirnya tidak terpakai. Dengan pemberian kapal kami ingin mereka tumbuh tetapi sesuai dengan hati,” ujarnya di Bogor, Jawa Barat, Senin (28/9/2015).
Sjarief mencontohkan salah satu kearifan lokal di Provinsi Aceh. Di Bumi Serambi Mekah itu para nelayan tradisional memiliki lembaga adat “Panglima Laot”. Para nelayan di Pantau Utara Jawa juga berbeda dengan Pantai Selatan.
“Begitu pun dengan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara berbeda,” ujarnya.
KKP telah melontarkan rencana pengadaan 3.000-5.000 kapal nelayan pada tahun anggaran 2016. Program itu akan menelan dana hingga Rp5 triliun.
Kapal-kapal itu terdiri dari berbagai bobot dari 5 gross ton (GT), 10 GT, hingga 100 GT. Seluruh kapal rencananya akan terbuat dari fiberglass alias berbeda dengan kapal kebanyakan nelayan tradisional yang berbahan baku kayu.
_(1).jpg?w=348&h=261)
