.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan pihaknya menemukan adanya intervensi terhadap pemerintah daerah, baik terhadap kepala daerah, anggota DPRD, birokrat hingga pemuka agama di daerah lokasi industri rokok, yaitu Malang dan Kudus.
"Intervensi terhadap kepala daerh sudah dilakukan sejak proses pemilihan kepala daerah dengan memberikan sumbangan dan fasilitas untuk kampanye dan proses pemenangan," kata Ade Irawan dalam sebuah acara pengembangan kapasitas tenaga ahli DPR di Jakarta, Senin (21/9/2015).
Ade mengatakan dalam sebuah pemilihan kepala daerah, industri rokok tidak hanya menyumbang dana kampanye kepada satu calon kepala daerah saja, melainkan kepada banyak calon.
Industri memanfaatkan ketertutupan dan tidak adanya transparansi dana kampanye untuk "menananmkan budi" kepada calon kepala daerah.
"Industri rokok juga berupaya memobilisasi buruhnya untuk memilih calon tertentu yang diperkirakan akan menang dalam pemilihan," ujarnya.
Hal serupa juga dilakukan kepada anggota DPRD. Industri rokok memberikan sumbangan dan fasilitas untuk pemenangan dalam pemilihan sejak masih menjadi calon anggota legislatif.
"Yang mengejutkan, kami menemukan bahwa bukan industri yang berusaha mendatangi calon anggota legislatif untuk memberikan sumbangan dana kampanye, tetapi calon yang mendatangi industri untuk meminta bantuan," tuturnya.
Sedangkan untuk birokrasi dan tokoh agama, industri rokok berupaya memengaruhi dengan memberikan sejumlah fasilitas, misalnya, fasilitas kesehatan bagi diri dan anggota keluarganya. Industri rokok juga tidak segan menyumbang acara-acara keagamaan yang diadakan tokoh-tokoh agama.
"Sumbangan diberikan dengan nama sedekah atau infaq. Namun, saya ragu apakah seperti itu bisa disebut sedekah atau infaq," ucapnya.
Dengan melakukan hal-hal tersebut, Ade mengatakan industri rokok mendapat kompensasi berupa perlindungan, setidaknya di tingkat lokal, untuk melakukan pengembangan bisnis. Hal itu dilakukan industri rokok besar sehingga mematikan industri rokok kecil.
Ade mengatakan temuan ICW di Malang dan Kudus itu bukan berarti tidak mungkin juga terjadi di tingkat nasional. Karena itu, ICW sudah melaporkan temuan-temuan itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga merupakan politik transaksional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
