Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DPR: Pemerintah Fokus Pada Pelayaran, Bukan Pelabuhan

Anggota Komisi IV DPR Anton Sihombing meminta pemerintah lebih fokus pada kegiatan pelayaran di laut ketimbang proses bongkar muat dan adminsitrasi di pelabuhan mengingat tingginya potensi kerugian di sektor ekonomi maritim selama ini.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 08 September 2015  |  16:54 WIB
Presiden Joko Widodo mengamati aktivitas bongkar muat Terminal Teluk Lamong usai meresmikan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dan Terminal Teluk Lamong , Surabaya, Jawa Timur, Jumat (22/5/2015). - Antara/Zabur Karuru
Presiden Joko Widodo mengamati aktivitas bongkar muat Terminal Teluk Lamong usai meresmikan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dan Terminal Teluk Lamong , Surabaya, Jawa Timur, Jumat (22/5/2015). - Antara/Zabur Karuru

Bisnis.com, JAKARTA—Anggota Komisi IV DPR Anton Sihombing meminta pemerintah lebih fokus pada kegiatan pelayaran di laut ketimbang proses bongkar muat dan adminsitrasi di pelabuhan mengingat tingginya potensi kerugian di sektor ekonomi maritim selama ini.

Menurutnya, kegiatan pelayaran Indonesia selama dua puluh tahun terakhir mundur karena jauh berkurangnya layanan pelayaran regular oleh kapal Indonesia. Kondisi itu, ujarnya, telah dimamfatkan oleh perusahaan pelayaran asing yang menangguk banyak keuntungan dari kekurangan pelayaran.

“Kami minta pemerintah lebih fokus pada kegiatan pelayaran di laut ketimbang di pelabuhan,” ujar Anton pada acara Rapat Kerja Nasional Indonesia Maritime and Ocean (IMO) Watch, Selasa (8/9/2015).  Sebelumnya Anton yang juga Ketua Umum IMO Watch, melantik sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IMO Watch.

Anton bahkan menyebutkan bahwa pada zaman kolonial kapal-kapal dari pelabuhan wilayah barat Indonesia sudah punya rute pelayaran regular ke Eropa. Namun dalam dua puluh hingga empat puluh terakhir pelayaran itu terhenti sehingga akses itu dinikmati oleh perusahaan pelayaran asing.

“Kalau kondisi ini dibiarkan terus maka tidak akan ada kelompok pribumi yang akan menjadi pengusaha pelayaran,” ujarnya. Dia mengharapkan dengan adanya program Tol Laut dan Poros Maritim dari pemerintah, nantinya pelayaran reguler jarak jauh akan bisa hidup kembali dan pengusaha pribumi akan kembali bergairah masuk ke bisnis pelayaran.

Untuk mendukung kelancaran arus pelayaran itu, dia juga meminta pemerintah segera merealisasikan masuknya jalur kereta api langsung ke pelabuhan sebagaimana pernah terjadi di zaman penjajahan Belanda. Dia menyebutkan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak bisa membebaskan lahan karena semua itu bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, 80% logistik dunia diangkut lewat laut, sedangkan 60% dari pergerakan logistik bersentuhan dengan wilayah dan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Dengan demikian, kalau pemerintah tidak bisa membenahi persoalan pelayaran, dipastikan Indonesia tidak akan siap untuk menghadapi era perdagangan bebas nantinya.

Dia juga khawatir Indonesi tidak siap untuk menghadapi Masyaralatn Ekonomi Asean (MEA) karena berbagai persoalan yang mengganjal, termasuk persoalan dwelling time dan waiting time di pelabuhan yang rata-rata lebih lama dibandingkan pelabuhan di luar negeri.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pelayaran Tol Laut
Editor : Martin Sihombing

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top