Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah pihak meragukan program percepatan pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai target. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk memberikan kelonggaran terhadap pelaksanakan belanja APBN terutama di bidang infrastruktur hingga tahun depan.
Anggota Komisi V sekaligus Badan Anggaran DPR RI Nusyirwan Soejono mengungkapkan hal tersebut saat menghadiri rapat penyusunan RUU APBN 2016. Menurutnya, banyak faktor di luar kinerja pemerintah seperti perubahan nomenklatur dan siklus pergantian pemerintahan yang turut berkontribusi dalam lambatnya penyerapan anggaran kementerian.
“Untuk menjaga kualitas program yang tercantum di dalam APBN 2015, perlu dilakukan penyesuaian perpanjangan waktu untuk menyelesaikan program hingga tahun depan. Tentu saja ini butuh waktu penyesuaian kurang lebih enam bulan,” ujarnya, Senin (7/9/2015).
Dia menambahkan kelonggaran tersebut diyakini dapat menjaga kualitas pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan pemerintah. Pasalnya, dia menilai banyak kegiatan di daerah dengan sumber pembiayaan dari APBN juga belum berjalan normal.
Meski demikian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap menggunakan target penyerapan anggaran sebanyak 93% hingga akhir tahun untuk mempercepat pembangunan proyek infrastruktur.
Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono menegaskan hal tersebut usai menghadiri rapat kerja penyusunan RUU APBN 2016 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Menurutnya, hal itu dilakukan guna memastikan semangat percepatan pembangunan proyek infrastruktur tetap terjaga,
“Saya kira itu usul yang baik, tetapi saya tidak ambil itu dulu nanti pada rileks. Jadi saya tetap pakai Desember target penyerapan anggaran capai 93%,” ujarnya, Senin (7/9).
Kementerian PUPR telah melakukan pelelangan dini terhadap 61 paket proyek infrastruktur pekerjaan jalan dan jembatan dari Ditjen Bina Marga tahun anggaran 2016 senilai Rp3,71 triliun, yang tersebar di 15 provinsi. Pelelangan dini ini dilakukan guna mempercepat realisasi penyerapan anggaran infrastruktur tahun depan.
Adapun pada awal September ini Kementerian PUPR telah mencatatkan realisasi penyerapan anggaran sebesar 33,09% atau setara dengan Rp39,2 triliun dari total anggaran senilai Rp118,5 triliun. Belanja anggaran tersebut ditargetkan terus naik sebanyak 56,14% pada Oktober, 72,11% pada November, dan 93% pada akhir tahun ini. []
