Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Menkeu: Indonesia Butuh Financial Deepening

Kementerian keuangan menyatakan perlunya pendalaman finansial (financial deepening) di tengah volatilitas pasar keuangan Indonesia.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com 07 September 2015  |  14:30 WIB
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memasuki mobil, seusai memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/5). - Antara/Andika Wahyu
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memasuki mobil, seusai memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/5). - Antara/Andika Wahyu

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian keuangan menyatakan perlunya pendalaman finansial (financial deepening) di tengah volatilitas pasar keuangan Indonesia.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pasar keuangan Indonesia saat ini terbilang rawan karena kurangnya pendalaman finansial dan minimnya tingkat partisipasi investor dalam negeri.

"Pendalaman finansial bisa menjadi satu langkah untuk meredam isu keuangan Indonesia terkait kekhawatiran volatilitas. Dana deposito kita masih rendah, sekitar 40,7% dari total penduduk. Ketimbang Filipina 55%, Singapura 137%, Malaysia 94%," ujarnya di Jakarta, Senin (7/9/2015).

Jumlah transaksi pasar modal Indonesia dengan Produk Domestik Bruto (PDB) hanya 45,2%. Padahal, di negara lain seperti Thailand mampu mencapai 104% dan Malaysia 156%.

Pemerintah sendiri, lanjutnya, akan menyediakan instrumen dari penyediaan likuiditas bisa lewat sukuk dan obligasi ritel berbasis proyek 2010.

"Obligasi daerah juga bisa menambah likuiditas pasar dan memacu pembangunan daerah," ucapnya.

Bambang menuturkan industri asuransi turut berperan dalam meningkatkan potensi keuangan makro sehingga dapat meningkatkan financial deepening.

"Saya nilai jasa asuransi BPJS nantinya dapat memberikan kontribusi baik ke dalam pasar sehingga bisa membantu meredam gejolak pasar," katanya.

Hal tersebut perlu untuk mengurangi kesenjangan antara rezim.

"Pemerintah juga sudah menyiapkan RUU JPSK (Rancangan Undang-undang Jaring Pengaman Sistem Keungan) sebagai acuan kalau terjadi shock," tutur Bambang.

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ekonomi indonesia
Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top