Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Perindustrian menyatakan penggunaan mobil berbahan bakar CNG diarahkan kepada kebutuhan kendaraan operasional pemerintah dan moda transportasi massal sebagai upaya mendukung low carbon emission (LCE).
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian Haris Munandar mengatakan langkah tersebut akan dilakukan bertahap, melihat kesiapan daerah dan infrastrukturnya.
Saat ini, Pemerintah Kota Palembang dan Surabaya, yang sudah memulai menggunakan kendaraan operasional berbahan bakar CNG (compressed natural gas).
"Sekarang kami tak ingin terburu-buru, lihat kesiapan infrastrukturnya. Usulan kami ini, perlu disampaikan dulu ke Kemenhub dan ESDM, bagaimana tanggapan dari mereka," tuturnya kepada Bisnis seusai menghadiri seminar bertajuk 2015 CNG Technology Seminar, Kamis (3/9).
Untuk mendorong penggunaan bahan bakar ramah lingkungan ini, pihaknya juga siap untuk memberikan dukungan kepada moda transportasi massal, seperti taxi dan angkutan. Untuk kendaraan operasional pemerintah sendiri, pihaknya memproyeksikan Kota Madiun dan Kota Bandung yang siap menjajal menggunakan mobil berbasis CNG.
Dari segi emisi CO2 bahan bakar minyak dengan ron 92 mengandung 168,743 gram/km. Untuk bahan bakar minyak dengan ron 88 mengandung 166,11 gram CO2/km. Sedangkan CNG hanya 135,013 gram CO2/km. Dari segi harga pun CNG hanya Rp3.100 per liter setara premium.
Haris mengatakan pengembangan mobil CNG diakui sulit dikembangkan karena harga minyak yang sedang turun, ditambah lagi dengan minimnya infrastruktur. Hanya saja, menurutnya, proyek jangka panjang harus dipikirkan karena bahan bakar fosil terus menipis.
"Kita pasti akan mengarah ke bahan bakar gas ataupun listrik, memang sekarang kurang siap dan tidak feasible. Tidak hanya bicara masalah ketersediaannya, tetapi juga mendukung upaya LCE," tambahnya