Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Andreas Suhono mengatakan semula pemerintah menggunakan skema KPS untuk pembangunan SPAM karena umumnya PDAM terlilit utang.
Hal tersebut menyulitkan PDAM untuk dapat berinvestasi memperluas sistem jaringan pelayanan maupun membangun SPAM baru. Oleh karena itu, dengan membuka kesempatan bagi investasi swasta, pemerintah daerah dapat terbantu untuk mengatasi darurat kebutuhan air bersih di daerah.
Namun demikian, menurutnya pemerintah tengah mempertimbangkan untuk menguatkan peran PDAM dalam pengusahaan air minum dengan mengutamakan penyehatan PDAM. Dengan menghapus utang PDAM, menurutnya PDAM akan cukup mampu berinvestasi sebab kesempatan untuk meminjam dana perbankan menjadi terbuka.
Kalau PDAM-nya sehat, dia bisa B to B dengan siapa saja, termasuk dengan swasta. Itu prosesnya akan lebih cepat dari pada melalui proses KPS. Kita ingin gunakan skema terbaik agar pelayanan kepada masyarakat segera terjamin, katanya, Rabu (12/8/2015).
Adapun proyek SPAM yang semula direncanakan akan ditenderkan melalui skema KPS antara lain SPAM Umbulan, SPAM Bandar Lampung, dan SPAM Semarang Barat. Andreas memastikan skema KPS untuk SPAM Semarang Barat telah dibatalkan.
Menurutnya, proses pengadaan SPAM melalui skema KPS umumnya membutuhkan dukungan dana pemerintah melaluiviability gap funding (VGF)sebab tingkat kelayakan investasinya tergolong minim. Sementara itu, proses persetujuan VGF ini tergolong rumit dan memakan waktu.
Sekarang memang Kementerian Keuangan agakreluctantsehingga agak berat, walaupun Pak Wapres [Jusuf Kalla] sudah minta [pemutihan utang PDAM]. Tetapi kalau utang PDAM-nya dihapus, dia [PDAM] akan langsung proses untuk B to B. Penghapusan masih dalam proses, tetapi segera saya kira, katanya.
Menurutnya, penyehatan PDAM menjadi upaya pemerintah mengganti strategi agar pembangunan SPAM baru turut didukung oleh penguatan kinerja PDAM. Menurutnya, pemerintah seharusnya berani memberi subsidi yang sama terhadap pengadaan air bersih seperti halnya subsidi di sektor energi.
Sementara itu, Kementerian Keuangan telah memberikan persetujuan VGF sebesar Rp345 miliar untuk SPAM Bandar Lampung. Sedangkan untuk SPAM Umbulan, besaran VGF sedang dikaji oleh tim Kementerian Keuangan.
Anggota Badan Pendukung Pengembangan SPAM Setyo Juwono mengatakan saat ini sedang diproses finalisasirequest for proposaldokumen tender untuk SPAM Bandar Lampung. Lelang investasi proyek tersebut hingga saat ini belum dimulai, meski semula direncanakan dapat dilakukan akhir Juni lalu.
Sedangkan SPAM Umbulan, diperkirakan awal September nanti telah diteken oleh Menteri Keuangan, kata Setyo.
Meski demikian, Andreas mengatakan skema KPS untuk kedua SPAM tersebut pun tetap memiliki kemungkinan batal bila PDAM setempat dapat disehatkan. Pemerintah menurutnya berencana menyehatkan seluruh PDAM yang sakit untuk dapat mengejar target penambahan 10 juta sambungan rumah baru hingga 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
