Bisnis.com, JAKARTA—Sejumlah tokoh asal Maluku mendesak agar kedua provinsi tersebut diberi hak otonom khusus (otsus) kelautan karena sekitar 90% wilayahnya merupakan lautan.
Tuntutan itu disampaikan tokoh Maluku seperti pakar laut dalam Augy Syuhailatua, praktisi minyak dan gas (migas) Boetje HP Balthazat, Direktur Eksekutif Archipelago Solidarity Foundation Engelina Pattiasina, Minggu (2/8/2015) malam.
Engelina Pattiasina mengatakan tuntutan untuk hak otonomi khusus kelautan bagi Maluku adalah sesuatu yang wajar dan semestinya diberikan demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Maluku yang kini masuk wilayah empat besar termiskin dari 34 provinsi.
Selama ini, pendapatan domestik regional bruto rendah karena kerap dihitung berdasarkan wilayah daratan dan jumlah penduduk dan itu tidak sesuai dengan kenyataan di Maluku.
“Kita minta juga hak ulayat dikembalikan kepada Maluku. Hanya satu provinsi yang memiliki hak ulayat yang disebut Petuanan, di mana kepala daerah berkuasa hingga ke lautan, namun kini tidak ada lagi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (2/8/2015).
Dia mengingatkan, dalam perayaan 70 tahun kemerdekaan Indonesia, bangsa tidak boleh lupa sumbangsih luar biasa tokoh Maluku bagi eepublik. Bahkan, rakyat Maluku harus maju dan sejahtera dengan kekayaan lautnya. Maluku tidak boleh lagi miskin dan tertinggal.
Pendapat senada dikemukakan Augy Syuhailatua yang juga Kepala Pusat Penelitian Laut Dalam LIPI Ambon mengatakan pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo baik dalam masa kampanye maupun setelah resmi menjadi presiden telah menegaskan masa depan Indonesia adalah di lautan.
Oleh karena itu, orientasi pembangunan harus diarahkan pada laut, baik potensi perikanan, migas, dan pariwisata. “Nah, Maluku yang sebagian besar lautan, jika diberi otsus kelautan pasti akan maju,” katanya.
Menurut Augy, Indonesia khususnya Maluku membutuhkan kapal riset yang canggih untuk riset. Pemerintah juga harus konsisten dan tegas dalam kaitan riset migas di laut dalam Maluku. Sebab, banyak kapal modern asing yang bebas meneliti, sedangkan bangsa sendiri tak punya data hasil riset tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
