Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta pemerintah daerah untuk dapat menyiapkan data tentang rumah tidak layak huni (RTLH) masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing.
Adanya data RTLH tersebut akan dihimpun secara nasional mulai tingkat kabupaten/ kota, provinsi hingga pemerintah pusat sehingga kerjasama dalam penanganan perumahan bagi masyarakat bisa terlaksana dengan baik.
"Data inti mengenai RTLH itu sebenarnya ada di tingkat kabupaten/ kota. Jadi kami berharap para Bupati/ Walikota dapat menyiapkan data RTLH sehingga dapat diketahui secara pasti jumlah rumah yang perlu mendapat bantuan dari pemerintah," ujar Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin seperti dikutip dari laman resmi Kementerian PUPR, Senin (3/8/2015).
Pernyataan itu disampaikannya saat membuka kegiatan "Bimbingan Teknis dan Pembekalan Tim Inti Fasilitasi Pendataan RTLH Tahun 2015" yang dilaksanakan oleh Direktorat Rumah Swadaya Ditjen Penyediaan Perumahan di Jakarta, Senin (3/8/). Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan dari 28 Provinsi di Indonesia.
Syarif mengatakan pemerintah masih berpegang kepada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa jumlah RTLH di Indonesia sekitar 3,4 juta unit. Namun demikian, angka tersebut tentunya harus diperbarui sehingga Pemda juga harus proaktif dalam melakukan pendataan RTLH saat ini karena pertumbuhan penduduk di setiap daerah berbeda - beda.
Syarif menjelaskan, berdasarkan UUD sebenarnya masalah perumahan telah menjadi salah satu urusan wajib Pemda. Namun kenyataan dilapangan masih banyak Pemda yang belum memperhatikan masalah perumahan secara khusus.
Padahal secara umum kebutuhan masyarakat bukan hanya masalah sandang dan pangan saja tapi juga penyediaan papannya.
"Untuk melihat keseriusan Pemda sebenarnya bisa dilihat dari berapa presentase dana APBD Kabupaten/ Kota yang dialokasikan untuk program perumahan masyarakatnya. Pemda juga masih cenderung berharap bantuan dari pemerintah pusat untuk perumahan. Cara pandang seperti itu harus mulai diubah sehingga partisipasi Pemda bisa lebih ditingkatkan karena mereka yang tahu berapa kebutuhannya," katanya.
Syarif menjelaskan, berdasarkan pengalamannya sebagai Kepala Bappeda dan Dinas di provinsi sebelum menjadi Dirjen Penyediaan Perumahan, biasanya Pemda belum siap jika diminta berapa angka pasti RTLH yang ada saat ini. Apalagi jika ditanyakan bagaimana kondisi dan siapa pemilik rumah tersebut.
"Saya berharap masalah data RTLH ini bisa kita selesaikan bersama-sama sehingga ada data pasti secara nasional sehingga program perumahan bisa berjalan dengan baik di lapangan," harapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
