Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Total Transaksi Pengadaan Bus Rapid Transit Kemenhub Rp1,17 Triliun

Proses Perakitan 1.000 unit bus rapid transit (BRT) Kementerian Perhubungan menghabiskan dana Rp1,17 triliun.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan (kanan) didampingi Dirut Karoseri Laksana Iwan Arman (kiri) memeriksa fasilitas bus rapid transit (BRT) saat meninjau kesiapan perusahaan perakitan bus yang akan mengerjakan program pengadaan 1.000 unit bus BRT di Ungaran, Kab. Semarang, Jateng./Antara-R. Rekotomo
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan (kanan) didampingi Dirut Karoseri Laksana Iwan Arman (kiri) memeriksa fasilitas bus rapid transit (BRT) saat meninjau kesiapan perusahaan perakitan bus yang akan mengerjakan program pengadaan 1.000 unit bus BRT di Ungaran, Kab. Semarang, Jateng./Antara-R. Rekotomo

Bisnis.com, UNGARAN- Proses Perakitan 1.000 unit bus rapid transit (BRT) Kementerian Perhubungan menghabiskan dana Rp1,17 triliun.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan proses pengadaan bus dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) melalui e-katalog.

"Pagu anggaran proyek ini Rp1,4 triliun. Total transaksi yang dibukukan mencapai Rp1,17 triliun. Negara hemat Rp230 miliar," katanya di pabrik perakitan CV Laksana, Ungaran, Jawa Tengah, Rabu (29/7/2015).

Dia menuturkan pengadaan bus melalui e-katalog tak hanya lebih murah, tetapi lebih efisien. Pasalnya, lanjut Jonan, Kemenhub tak perlu melaksanakan berbagai tahapan lelang yang terbilang rumit.

"Pengadaan BRT melalui e-katalog proses tidak ada bayar di muka. Selesai dulu busnya, diuji, kalau sudah sesuai baru dibayar," paparnya.

Dia menambahkan dana pembuatan bus yang diberika Kemenhub kepada pemerintah daerah di 33 Provinsi tersebut berasal dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk proyek infrastruktur.

"Salah satu proyek infrastruktur adalah mendukung ketersediaan angkutan massal berbasis jalan. Kami berharap program ini bisa menjadi stimulus bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan transportasi massal," katanya.

Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan proses e-katalog pengadaan BRT Kemenhub memakan waktu sekitar sebulan.

"Kami minta Kemenhub memasukkan daftar lengkap spesifikasi produk. Setelah itu, kami masukkan ke e-katalog agar bisa dilihat oleh perusahaan," ujarnya.

Dia menuturkan proses e-katalog diharapkan bisa memangkas persekongkolah alias kongkalikong antara penyelenggara dan peserta lelang.

"Tidak bisa kongkalikong lagi, kan semuanya transparan. Jadi, penyelenggara bisa mendapatkan spesifikasi barang dan harga sesuai keinginan," katanya.

Proyek perakitan 1.000 unit BRT dilakukan hingga akhir 2015. Adapun, Kemenhub menargetkan pengadaan BRT berjalan hingga 2019 dengan total 3.000 unit.

Proses produksi bus dilaksanakan di tujuh perusahaan karoseri, yaitu Laksana (350 unit), Rahayu Sentosa (200 Unit), Tentrem (150 unit), New Armada (100 unit), Trisakti (100 unit), Restu Ibu Pusaka (50 unit), Piala Mas (50 unit).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper