Bisnis.com, PEKANBARU - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Riau menyoroti sulitnya proses pengajuan izin investasi, khususnya terkait penggunaan lahan daerah itu.
Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Kadin Riau Viator Butarbutar mengatakan sulitnya perizinan usaha khususnya bidang lahan ini disebabkan belum tuntasnya pembahasan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) di Riau.
"Menurut kami, Pemprov Riau saat ini terlalu berlebihan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, khususnya untuk mengeluarkan perizinan yang berkaitan dengan lahan," katanya kepada Bisnis, Selasa (23/6/2015).
Menurutnya, kondisi ini mulai terjadi sejak terbongkarnya kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Riau Annas Maamun terkait suap alih fungsi lahan hutan di Kuantan Singingi, Riau.
Karena kasus itu, Pemprov Riau sangat mewanti-wanti setiap pengajuan izin serupa dari investor, dan terkesan menolak secara halus bila izin usaha yang akan diproses itu terkait penggunaan lahan.
Akibatnya, nilai investasi yang masuk ke Provinsi Riau pada triwulan I/2015 jauh anjlok yaitu hanya senilai Rp2,3 triliun dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai Rp7,2 triliun.
"Itu pun menurut kami sudah syukur masih ada yang mau berinvestasi di Riau, dengan kondisi yang kami ketahui yaitu pengusaha rata-rata bilang nanti dululah investasi di Riau," katanya.
Viator mengatakan seharusnya Pemprov Riau bisa mengakomodir perizinan yang diajukan investor, karena sebelumnya tim terpadu rencana tata ruang dari Kementerian Kehutanan pada 2012 telah menandatangani rekomendasi pelepasan kawasan hutan menjadi nonhutan.
Namun, pada Agustus 2014 saat Menteri Kehutanan masih dijabat Zulkifli Hasan, akhirnya RTRW Riau diserahkan dengan hanya mengesahkan pengelolaan 1,9 juta ha lahan dari total pengelolaan lahan yang diajukan seluas 3,7 juta ha.
"Kalau dalam waktu dekat tidak ada terobosan yang dilakukan pemprov, kami kira investasi yang masuk ke Riau cenderungnya akan terus turun dan ini akan mulai menimbulkan banyak protes dari beragam kelompok kerja," katanya.
Menanggapi kritikan ini, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Masperi mengatakan masalah perizinan investasi termasuk terkait penggunaan lahan memang masih terganjal belum disahkannya RTRW Riau.
"Ini memang masalah besar Riau sekarang, karena belum disahkannya RTRW ini investasi terhambat," katanya.
