Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian diminta untuk kembali mempertimbangkan rencana pembangunan pabrik gula dan kebun tebu di Pulau Aru karena dinilai berpotensi merusak hutan alam di pulau tersebut.
Pegiat Forest Watch Indonesia (FWI) Mufti Barri menyampaikan rencana Kementan yang ingin membangun pabrik gula tersebut berpotensi merusak seluar 730.000 hektare dan mengancam 84.000 masyarakat Kepualauan Aru.
“Bersikukuhnya pemerintah untuk tetap melanjutkan rencana pembangunan perkebunan tebu di Kepulauan Aru jelas memperlihatkan ketidakpedulian terhadap kelestarian hutan alam di Kepulauan Aru,” jelas Mufti melalui siaran pers yang dipublikasikan Senin (22/6/2015).
Sementara itu, menurut Abdon Nababan, Sekjend Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menilai jika direalisasikan, program Kementan tersebut bertentangan engan komitmen Kementerian LHK yang sebelumnya menyatakan komitmen tidak akan memperpanjang izin prinsip pelepasan kawasan hutan di kepulauan ini untuk dikonversi menjadi perkebunan.
Studi FWI menunjukkan digunakannya lahan hutan alam di Pulau Aru dapat mengancam kelestarian sumber kehidupan masyarakat, terutama ketersediaan air.
Seperti diketahui, beberapa hari lalu Kementerian Pertanian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memetakan sejumlah provinsi yang memiliki lahan potensial untuk pembangunan 10 pabrik gula.
Dari pembahasan tersebut, Kementan-BKPM menyepakati akan memetakan areal prospektif untuk dapat dibangun pabrik gula terutama yang tersedia di tiga daerah yaitu Kepulauan Aru, Merauke, dan Sulawesi Tenggara.
Mentan Amran pun menyampaikan Kementan kini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) untuk memperhitungkan potensi lahan di luar pualu Jawa.
“Kami tadi membahas beberapa potensi lahan untuk pembangunan pabrik gula itu di Sulawesi Tenggara, Pulau Aru, dan Merauke. Pada prinsipnya Menhut [Menteri LHK Siti Nurbaya] sudah setuju,” jelas Amran selepas melakukan rapat koordinasi di Kantor BKPM belum lama ini.
