Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah daerah mengusulkan agar pemerintah pusat membuat program anorganik untuk menjawab kebutuhan mendesak tiap daerah, salah satunya untuk pengembangan industri.
Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo mengatakan terlepas dari Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035, perlu ada program tambahan lain untuk menjawab kebutuhan jangka pendek.
“Kalau RIPIN itu kan program organik. Kita perlu ada program anorganik yang artinya programnya itu quick-quick. Program yang cepat-cepat. Mana yang perlu cepat, kita respons secara cepat,” ujarnya pada Dialog Peningkatan Pembangunan Sektro Pertanian, Perindustrian dan Penanaman Modal di Daerah, Senin (15/6/2015).
Syahrul menjelaskan program yang diinisiasi oleh APPSI ini akan menggandengkan lembaga perbankan serta institusi pemerintah seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Pertanian.
Imam Haryono, Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri, mengatakan pemerintahan provinsi hendaknya membuat sebuah peraturan daerah yang mengacu pada RIPIN agar terjadi sinergi dalam pembangunan industri di Tanah Air.
“Dalam RIPIN itu ada focus dan locus. Fokus itu 10 industri prioritas. Locus-nya ada di Pemprov,” katanya.
Dia menjelaskan sebaran industri di luar Jawa hanya berkisar 27%, sedangkan sisanya masih berbasis di Jawa. Menurutnya, pembangunan saja tidak cukup, melainkan harus menyebar dan merata. Untuk itu perlu peran bersama pemerintah daerah untuk membuat rencana pembangunan daerah yang mengacu pada RIPIN.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan adanya forum tersebut membuat pemerintah pusat bisa memahami masalah yang dihadapi masing-masing daerah.
“Tiap daerah kan masalahnya beda, ini perlu disinkronisasi agar apa yang kami rumuskan bisa benar-benar diaplikasikan dan sesuai kebutuhan daerah,” katanya.
