Bisnis.com, BANTEN--Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mayoritas backlog (defisit hunian) terjadi pada pekerja dengan penghasilan per bulan Rp2,4 juta - Rp7 juta.
Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PU-Pera Syarif Burhanuddin mengatakan masyarakat dengan penghasilan tersebut jumlahnya sekitar 33% dari total backlog yang mencapai 13,5 juta jiwa.
“Artinya, masih ada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sejumlah 4,5 juta jiwa. Segmen paling gemuk ini masuk kategori MBR, dan akan mendapatkan insentif seperti DP (down payment) 1%, suku bunga 5% untuk 20 tahun, dan uang muka Rp4 juta,” ujarnya dalam acara Diskusi “Implementasi Percepatan Program Sejuta Rumah di Provinsi Banten”, Rabu (3/6/2015).
Syarif pun menyampaikan agar program sejuta rumah pada tahun ini dapat terlaksana, perlu adanya penanganan dengan cara-cara khusus.
“Gerakan nasional Program Sejuta Rumah memerlukan adanya terobosan-terobosan, agar bisa tercapai implementasinya di daerah,” katanya.
Salah satu langkah yang sedang dilakukan ialah merevisi PP nomor 99 tahun 2013 tentang pengelolaan aset jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan untuk properti. Sebelumnya investasi dibatasi 5%, sehingga dana yang bisa digunakan Rp18 triliun. Adanya revisi membuat investasi menjadi sebesar 30% dengan potensi pembiayaan sekitar Rp50 triliun.
Alternatif sumber pendanaan lain, sambung Syarif, ialah simpanan Bapertarum-PNS sebesar Rp9 triliun. Dana tersebut diperuntukan bagi PNS yang belum memiliki hunian sebanyak 1,5 juta jiwa.
