Bisnis.com, JAKARTA--PT. Bank NTB dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) dan juga penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dalam rangka mendukung program satu juta rumah.
Penandatanganan tersebut dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PU-Pera, Jakarta, Senin (01/06/2015).
Penandatanganan MoU dilakukan antara Direktur Utama PT. Bank NTB, Komari Subakir dan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PU-Pera, Maurin Sitorus. Sementara itu, penandatanganan PKO dilakukan oleh Direktur Utama Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP) Kementerian PU-Pera, Budi Hartono dan Direktur Utama PT. Bank NTB, Komari Subakir.
Dalam sambutannya, Dirut Bank NTB mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang berusaha untuk membesarkan Bank NTB. “Kami berharap dapat mencapai modal di atas satu triliun untuk tahun ini”, ujar Komari seperti dikutip dari laman resmi Kementerian PU-Pera, Senin (1/6/2015).
Selanjutnya, Komari juga mengatakan bahwa sektor perumahan akan menjadi skala prioritas. “Jumlah pegawai negeri sipil di NTB mencapai sembilan puluh ribu. Oleh karena itu akan menjadi target kami dalam membantu pemenuhan rumah bagi PNS”, terang Komari.
Sementara itu, Dirjen Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus dalam arahannya menyambut baik kerjasama antara Bank NTB dan Kementerian PU-Pera. “Penandatanganan Nota Kesepahaman dan juga PKO ini akan menjadi dasar operasional untuk mendukung program satu juta rumah”, ucap Maurin.
Maurin juga berharap dengan adanya penandatanganan MoU dan PKO ini dapat mengatasi backlog perumahan dan membantu PNS mendapatkan rumah.
“Saya sangat apresiasi usaha yang dilakukan Bank NTB dalam membantu masyarakat NTB khususnya PNS untuk mengakses perumahan. Semoga sembilan puluh ribu PNS yang berada di NTB dapat memiliki rumah yang layak huni”, tutur Maurin.
Seperti kita ketahui, Pemerintah dalam hal ini Kementerian PU-Pera membantu masyarakat berpenghasilan rendah salah satunya PNS untuk mendapatkan rumah melalui pembiayaan KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Menurut Maurin Sitorus, realisasi penyaluran FLPP oleh Bank NTB periode 2010 – 2014 mencapai sekitar 362.000 unit dengan nilai sebesar 16, 5 Triliun.
Maurin juga memaparkan bahwa terdapat backlog perumahan sebesar 13,5 juta berdasarkan kepemilikian, 7,6 juta berdasarkan kepenghunian dan terdapat rumah tidak layak huni sebanyak 3,4 juta unit. Sementara kebutuhan perumahan pertahunnya mencapai 800.000 unit.
Selain itu, Maurin juga mengatakan bahwa pihaknya ingin meningkatkan sinergi dan koordinasi. “Sinergi dan koordinasi baik dengan Bapertarum maupun perbankan perlu untuk ditingkatkan agar program satu juta rumah dapat tercapai”, katanya.
Adapun maksud dari PKO ini adalah sebagai pedoman teknis operasional pelaksanaan kerjasama penyaluran dana FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) dalam rangka perolehan rumah melalui KPR Sejahtera bagi MBR (masyarakat berpanghasilan rendah).
Sementara tujuan dari PKO adalah sebagai dasar pelaksanaan kerjasama penyaluran dana FLPP dalam rangka perolehan rumah melalui KPR Sejahtera sesuai kesepakatan berdasarkan ketentuan perundang – undangan.
