Bisnis.com, TANGERANG—Pengembang properti Sinar Mas Land (SML) menginginkan pemerintah tidak hanya menelurkan kebijakan berupa pelonggaran aturan loan to value (LTV) untuk konsumen. Pihak developer juga ingin menikmati pelonggaran.
Director Regulation, Compliance, and Sustainable Programmes SML Ignesjz Kemalawarta menginginkan agar pemerintah mengizinkan kredit pemilikan rumah (KPR) inden tidak hanya untuk rumah pertama, tetapi juga yang kedua dan seterusnya.
“Sekarang kan kalau rumah kedua dan ketiga harus 100% rumah jadi [baru bisa KPR], itu berat bagi pengembang,” ucapnya, di Tangerang, Rabu (27/5/2015).
Pada sisi lain Ignesjz dapat memahami larangan pengucuran KPR bagi rumah yang belum tuntas dibangun alias inden, salah satunya untuk melindungi konsumen. Hal ini dapat mengurangi risiko kredit bagi konsumen dan bank.
Hal buruk yang dihindari dari larangan KPR inden adalah developer properti yang tidak bertanggung jawab atas proyek sampai selesai.
“Harus dipilah, ada pengembang hitam dan putih. Tapi susah juga [masyarakat tidak tahu reputasi mereka], makanya dibuat inden saja misalnya 60% kelar lalu dibayar,” katanya.
KPR kini diringankan Bank Indonesia (BI) dengan menurunkan besaran uang muka (down payment/DP) yang harus ditanggung konsumen dari 20% menjadi 10%.
Walhasil LTV atas KPR rumah pertama naik dari 80% menjadi 90% agar jumlah uang muka yang ditanggung konsumen bisa 10%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
