Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Logistik Indonesia menyatakan ketidaksetujuannya atas usulan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan membentuk satu perusahaan baru yang akan menjadi induk (holding) dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I sampai IV.
Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldi Ilham Masita mengatakan usulan Menhub terkait rencana membentuk holding BUMN pelabuhan yakni PT Pelindo I sampai IV yang akan dilakukan oleh pemerintah sangat tidak tepat dan akan berakibat pada terhambatnya logistik maritim yang menjadi program utama Joko Widodo.
“Dengan adanya empat BUMN pelabuhan saja dari PT Pelindo I sampai IV, pembangunan pelabuhan kita ini sangat terlambat apalagi hanya dikerjakan oleh satu holding company yang sangat besar,” terangnya, Senin (25/5/2015).
Selain itu, Zaldi mengungkapkan, selama ini PT Pelindo lebih mirip kartel untuk mengelola pelabuhan-pelabuhan umum di seluruh Indonesia sehingga biaya pelabuhan tinggi.
“Segi pelayanan pun tidak bagus, apalagi kalau menjadi holding. Saya rasa akan terjadi monopoli absolut yang membuat masyarakat tidak punya pilihan lain selain PT Pelindo,” paparnya.
Dalam situs resmi Kementerian Perhubungan, Menhub Ignasius Jonan meyakini mekanisme holding company jauh lebih efisien dan praktis dibandingkan dengan pemerintah harus menggabungkan ke empat perusahaan pengelola pelabuhan yang sudah ada menjadi satu.
Dia mencontohkan apabila ingin mengajukan pinjaman akan lebih mudah karena secara korporat lebih besar asetnya.
