Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Lapangan Kerja akan Semakin Sulit pada Era Jokowi-JK

Pengamat Ekonomi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado Agus Tony Poputra mengatakan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan ke depan akan semakin sulit.
Redaksi
Redaksi - Bisnis.com 17 Mei 2015  |  09:14 WIB
Sejumlah pengamat ekonomi mengatakan perlambatan ekonomi Indonesia yakni pada kuartal I/2015 sebesar 4,7% atau melambat dari pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2014 sebesar 5,1% dinilai sangat mengkhawatirkan sehingga pemerintah harus segera bertindak untuk memulihkan perekonomian misalnya upaya menekan inflasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. - Antara
Sejumlah pengamat ekonomi mengatakan perlambatan ekonomi Indonesia yakni pada kuartal I/2015 sebesar 4,7% atau melambat dari pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2014 sebesar 5,1% dinilai sangat mengkhawatirkan sehingga pemerintah harus segera bertindak untuk memulihkan perekonomian misalnya upaya menekan inflasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. - Antara

Bisnis.com, MANADO - Pengamat Ekonomi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado Agus Tony Poputra mengatakan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan pada era Jokowi-Jusuf Kalla ke depan akan semakin sulit.

"Ini disebabkan menyusutnya sumber daya alam tak terbarukan secara dramatik akibat eksploitasi berlebihan," kata Agus, Minggu (17/5/2015).

Kondisi demikian juga dialami sumber daya alam terbarukan karena konsumsi jauh melampui produksi. Oleh sebab itu, butuh usaha yang lebih kreatif untuk menciptakan lapangan kerja berkelanjutan oleh semua pihak.

Untuk mencegah bencana demografi, pemerintah dan elit politik perlu melakukan serangkaian tindakan.

Pertama, katanya, menghasilkan kebijakan yang komprehensif dengan tujuan utama menciptakan lapangan kerja berkelanjutan, bukannya mengedepankan ego kelompok ataupun pribadi.

Oleh sebab itu, kebijakan yang bersifat parsial perlu dievaluasi kembali dan diintegrasikan. Apabila kebijakan tersebut tidak dapat diintegrasikan serta merugikan unit pemerintah yang lain dan mereduksi lapangan kerja, harus segera dibatalkan agar tidak menimbulkan kerugian yang berlarut.

Kedua, katanya, pemerintah dan elit politik perlu mendorong kemandirian ekonomi. "Setiap investasi asing seharusnya memiliki mitra lokal yang cukup setara, tidak sekadar sebagai pelengkap," jelasnya.

Di sini dibutuhkan penguatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjadi mitra setara terhadap investor asing.

Ketiga, dibutuhkan kebijakan ketenagakerjaan yang tegas yang berpihak kepada tenaga kerja domestik. Kebijakan dimaksud di antaranya mewajibkan perusahaan asing maupun domestik untuk memberikan porsi terbesar bagi tenaga kerja domestik.

Kebijakan itu harus didukung dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja domestik. Itu diimplementasikan lewat pembenahan balai latihan kerja (BLK).

Demikian juga, perlu penguatan dan penyebaran pendidikan kejuruan di daerah di mana disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

Keempat, perlu dilakukan pembenahan pemanfaatan sumber daya alam. Untuk sumber daya pertambangan, dibutuhkan kebijakan untuk mendorong penghiliran lebih jauh.

"Ini tidak sekadar memperbesar nilai tambah dalam negeri tetapi juga memperlambat eksploitasi sumber daya karena perusahaan akan menjaga kesinambungan bahan baku industri pengolahannya," katanya.

Di sisi lain, untuk sumber daya alam terbaharukan seperti kehutanan, perkebunan, tanaman pangan, dan perikanan, perlu langkah untuk meningkatkan produksi termasuk pengolahannya serta meningkatkan efisiensi penggunaannya.

Kelima, program untuk mengatasi kemiskinan yang dibuat seharusnya membuat penerimanya mandiri, bukannya semakin tergantung kepada pemerintah.

Pada dasarnya kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya, terbatasnya peluang berusaha, tidak produktif lagi (lansia) atau belum produktif (anak yatim piatu) dan kemalasan.

Program mengatasi kemiskinan seharusnya disesuaikan dengan tiap penyebab kemiskinan, tidak harus seragam. "Sekali lagi, fakta yang ada saat ini memperlihatkan Indonesia cenderung akan menghadapi bencana demografi."

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pertumbuhan Ekonomi lapangan kerja

Sumber : Antara

Editor : Yusuf Waluyo Jati
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top