Bisnis.com, JAKARTA- Ketidakpuasan atas kinerja ekonomi kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla terjadi karena adanya ekspektasi yang berlebihan ketika pemerintahan baru ini berdiri, enam bulan silam.
“Saat terpilih, orang punya harpaan yang tinggi terhadap pemerintahan ini. Tapi begitu perekonomian dirasakan seret, publik langsung kecewa,” ujar Enny Sri Hartati, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dalam diskusi terkait reshuffle di Jakarta, Sabtu (9/5/2015).
Menurutnya, mau tidak mau, Joko Widodo harus melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinetnya secara keseluruhan karena perkembangan ekonomi tidak bisa diserahkan kepada tim ekonomi dalam kabinet itu.
Contohnya, peningkatan perekonomian butuh infrastruktur yang memadai. Kewenangan pembangunan infrastruktur khususnya jalan raya berada di tangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Tapi kalau evaluasi berujung reshuffle, itu terserah kepada presiden,” ucapnya.
