Bisnis.com, JAKARTA - Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menegaskan pentingnya peran negara dalam menegakkan standar dan sanksi untuk mencegah praktik perbudakan pekerja di kapal ikan yang beroperasi di kawasan Asean.
Berdasarkan data Food and Agriculture Organization (FAO), lebih dari 73% pekerja kapal ikan global berasal dari Asia. Pekerja migran Kamboja dan Myamar, misalnya, bekerja di kapal ikan Thailand di perairan Malaysia dan Indonesia. Sementara itu, pekerja perikanan Vietnam, Indonesia, dan Filipina juga banyak yang bekerja di kapal-kapal Korea dan Taiwan.
Apalagi baru-baru ini terungkap kasus perbudakan anak buah kapal di Pulau Benjina, Indonesia. Oleh karena itu, masalah pekerja perikanan merupakan permasalahan penting bagi negara-negara di Asia, termasuk Asia Tenggara.
"Pekerja perikanan migran rentan terhadap penganiayaan dan kerja paksa mengingat bentuk pekerjaannya yang jam dan masa kerjanya bersifat jauh dari rumah untuk jangka waktu panjang," ujar Manuel Imson, Staf Senior/Koordinator Proyek untuk proyek Asean Triangle, dalam siaran pers yang diterima, Senin (27/4/2015).
Menurutnya, pengawasan kondisi-kondisi kerja termasuk keselamatan dan kesehatan kerja di kapal serta penegakkan standar dan sanksi dapat memberikan perlindungan bagi pekerja di kapal ikan.
"Guna memastikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja perikanan migran, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), dengan dukungan dari Kementerian Ketenagakerjaan segera meluncurkan Panduan Kerja dan Kondisi Kehidupan Pekerja di atas Kapal Ikan," tuturnya.
Imson menuturkan ILO ingin mengurangi eksploitasi pekerja perikanan migran di kawasan Asean melalui peningkatan kontrol negara terhadap kondisi kerja dan kehidupan di kapal-kapal ikan. ILO, lanjutnya, akan berkomitmen memastikan pelaksanaan Konvensi ILO No. 188 mengenai Pekerjaan di Sektor Perikanan.
Konvensi ILO mengenai Pekerjaan di sektor Perikanan (No. 188) diadopsi pada 2007, mencakup berbagai permasalahan di industri perikanan. Permasalahan ini mencakup usia minimum bekerja, standar minimum untuk perjanjian kerja (misalnya masa pengupahan, tahapan pengupahan, cuti tahunan, dan pemutusan kerja).
Selain itu, masa istirahat, standar kondisi kerja dan makanan, K3 dan perawatan medis dasar, jaminan sosial dan sebagainya.
Hanif Dhakiri, Menteri Ketenagakerjaan, mengatakan pemerintahan baru Presiden Joko Widodo berupaya untuk memperkuat kedaulatan maritim sekaligus melindungi pekerja di kapal-kapal ikan nasional maupun internasional.
"Sebagai negara maritim, kami sangat mendukung prakarsa-prakarsa untuk memperkuat kerja sama bilateral dan regional, khususnya di antara negara-negara Asean, agar secara efektif dapat menjalankan yuridiksi kami dan mengontrol kapal-kapal yang melewati perairan kami berdasarkan bendera negara melalui pembentukan sistem bersama,” ujar Hanif.
