Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Daerah perlu menata konsep permukiman di wilayahnya masing-masing untuk menyukseskan program sejuta rumah.
Ketua Pelaksana Program Pencanangan Sejuta Rumah untuk Rakyat Heroe Soelistiawan berpendapat persoalan kebutuhan papan memang harus terjawab dengan penataan dan kelengkapan sebuah hunian yang bersinergi dengan pengembangan kawasan permukiman.
“Dari sisi hunian MBR kalau tidak ada keberpihakan dari pemerintah, malah akan menjadi kawasan kumuh,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (13/4/2015).
Heroe yang juga menjabat sebagai Direktur Bpertarum-PNS ini menyampaikan program sejuta rumah adalah suatu komitmen dan gerakan dari pemerintah pusat untuk menstimulus permasalahan papan dari sisi suplai dan demand (permintaan) dapat terwujud.
Gerakan ini perlu dilakukan secara masal dan melibatkan para stakeholder , seperti pemerintah daerah, pengembang, perbankan, dan sebagainya.
Dalam gerakan satu juta rumah, lanjut Heroe, pemerintah pusat mendata kebutuhan hunian di masing-masing daerah, sekaligus meminta kesanggupan Pemda untuk berkontribusi.
“Ada Pemda yang menyediakan lahan, menggratiskan atau menurunkan biaya perizinan, dan ada pula yang memberi bantuan langsung untuk rumah PNS,” ujarnya.
Kemudian, sambungnya, pembangunan hunian harus mengacu pada konsep RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) daerah, agar kantong-kantong rumah yang dibuat memiliki akses yang mudah ke sarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
“Lokasi perumahan jangan sampai jauh dari sekolah, rumah sakit, tempat usaha, dan sentra-sentra fasilitas lainnya.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1684235555.jpg?w=184&h=104)
