Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya melakukan pengendalian residu dan sekaligus monitoring penggunaan residu pada usaha perikanan budidaya.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto mengatakan hal ini sejalan dengan program pembangunan perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.
“Mendorong produk perikanan budidaya untuk meningkatkan kualitasnya, salah satunya adalah produk berkualitas dan aman dikonsumsi tanpa mengandung residu antibiotik dan bahan kimia yang dilarang,” katanya lewat keterangan resmi yang diterima Bisnis, Kamis (8/4).
Dia menambahkan usaha ini sebenarnya telah terbukti sejak 2011. Indonesia dimasukkan oleh Uni Eropa ke dalam daftar negara yang diperbolehkan mengekspor produk perikanan budidaya ke Uni Eropa melalui Commission Decision 2011/163/EU.
Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa perencanaan monitoring residu nasional perikanan budidaya Indonesia telah dinilai setara dengan standard Uni Eropa sebagaimana dinyatakan oleh Director of Food and Veterinary, European Commission.
“Ini juga membuktikan bahwa produk perikanan budidaya Indonesia telah bebas dari residu. Kondisi ini harus terus dipertahankan antara lain melalui koordinasi yang berkelanjutan dan semakin baik di antara pihak terkait,” ujarnya.
Slamet menambahkan tugas selanjutnya adalah bagaimana mempertahankan prestasi yang sudah dicapai dalam monitoring residu sebagai bagian dari penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk perikanan budidaRegional/Natalia Indah Kartikaningrum (K12)
Bisnis.com, DENPASAR--Indra Putra, Direktur Jamkrida Bali Mandara mengungkapkan hingga 2014, pihaknya telah menyalurkan penjaminan kredit sebesar Rp1,7 triliun.
"Sebesar 60% dari total dana tersebut disalurkan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah," paparnya kepada media di Denpasar, Kamis (9/4/2015).
Dia menambahkan, beberapa UMKM di Bali punya jaminan namun persyaratannya tidak sesuai dengan perbankan.
"Misalnya akan meminjam sebesar Rp50 juta, namun dia hanya punya jaminan senilai Rp25 juta. Mereka tidak akan punya akses perbankan," cetusnya.
Dia menjelaskan, pihaknya telah kerjasama dengan perbankan yang ada di Bali, baik bank umum maupun LPD dan koperasi sehingga akhirnya akses tersebut bisa terbuka. Pihaknya optimis mendukung UMKM di Bali dapat terus tumbuh.
Pertumbuhan jaminan di Bali cukup besar sekali. Dia menyatakan dari 2013 ke 2014 pertumbuhannya lebih dari 50%. Pada 2013 pihaknya menjamin sekitar Rp300 miliar dan pada 2014 sekitar Rp700 miliar.
Pertumbuhan besar tersebut karena pertumbuhan kredit yang rata-rata 15% hingga 20% keseluruhan keuangan di Bali, serta disebabkan pertumbuhan kerjasama Jamkrida Bali Mandara juga.
"Untuk sasaran kami di 2015 ini, kami akan fokus pada BPR, LPD, dan koperasi serta kami harapkan pertumbuhannya akan signifikan di 2015 ini," lanjutnya.
