Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Emisi Karbon Ditargetkan Berkurang 26% pada 2020

UNDP menargetkan pengurangan emisi karbon hingga 26% pada 2020, dengan pemberdayaan 12,7 juta hektare hutan sosial yang dikelola masyarakat.

Bisnis.com, PASAMAN—UNDP menargetkan pengurangan emisi karbon hingga 26% pada 2020, dengan pemberdayaan 12,7 juta hektare hutan sosial yang dikelola masyarakat.

Heru Prasetyo, Mantan Kepala BP Redd+ mengatakan pemerintah perlu mendorong terciptakan kawasan hutan yang dikelola masyarakat untuk penguatan sosial, kesejahteraan ekonomi dan kelestarian lingkungan melalui skema hutan adat atau kehutanan sosial.

“Penguatannya pada kurangi, rawat, kelola, dan kembangkan kawasan hutan,” katanya saat meninjau kawasan hutan kemasyarakatan Nagari Simpang Tonang, Kabupaten Pasaman, Kamis (9/4).

Dia mengatakan pengukuran emisi karbon baru dilakukan pada 2020, namun dari sekarang pemerintah dan masyarakat perlu menyiapkan strategi penurunan emisi dengan pengelolaan hutan yang ramah lingkungan oleh masyarakat.

Apalagi, Heru menuturkan dari total 120 juta hektare hutan di Tanah Air, sebanyak 32 juta hektare sudah mengalami kerusakan, sehingga memerlukan kesigapan semua pihak untuk memperbaikinya.

Dia menargetkan saat pengukuran pada 2020, minimal penurunan kadar emisi karbon mencapai 26%.

Bahkan jika memungkinkan penurunan bisa mencapai 41%. Apalagi dalam empat tahun terakhir sudah terjadi penurunan, walaupun belum bisa dipastikan secara rinci.

Direktur Bina Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Wiratno menyebutkan pemerintah akan mengeluarkan Inpres percepatan pemberian pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat.

“Inpres nanti mendorong seluruh kementerian yang terlibat di bidang pengelolaan hutan terlibat, kemudian agar provinsi dan kabupaten memasukannya ke dalam RPJMD,” katanya.

Dia menyebutkan untuk program tersebut pemerintah menganggarkan Rp3 triliun, tahun ini sebesar Rp300 miliar.

Sementara itu, di Sumatra Barat jumlah pencadangan hutan mencapai 500.000 hektare, dengan jumlah izin yang sudah diberikan 37.000 hektare.

Pemerintah setempat menargetkan selesainya proses perizinan hingga 200.000 hektare hutan nagari dan hutan kemasyarakatan sampai akhir tahun ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Heri Faisal
Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper