Dukungan Penyediaan 9 Juta Ha Lahan Untuk Petani Mengalir

Bisnis.com, JAKARTA -  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mendukung program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menargetkan penyediaan lahan sembilan juta hektare kepada para petani.

"Tugas kita adalah menyiapkan proses legalisasi asetnya (untuk target penyediaan lahan 9 juta hektare)," kata Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (2/4/2015).

Ferry mengemukakan, terkait penyediaan lahan tersebut bukan hanya tanggung jawab kementriannya, namun juga tanggung jawab Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan.

Menteri Agraria menginginkan setiap unit kerja di lembaga yang dipimpinnya untuk menyusun target kerja.

Sedangkan terkait dengan program Proyek Nasional (Prona) untuk pengurusan sertifikat tanah, Ferry meminta jajarannya agar dapat memanfaatkan yang sudah dianggarkan dan memanfaatkan bantuan anggaran pemerintah daerah.

Ferry mengajak jajarannya untuk tidak terlalu "ambil pusing" dengan situasi perpolitikan di daerah dan tetap fokus dalam menjalankan program Prona untuk kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar mengatakan distribusi lahan sembilan juta hektare yang menjadi Agenda Presiden untuk empat juta transmigran harus didukung dengan pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkannya secara optimal.

"Distribusi lahan berkeadilan harus diikuti dengan upaya pengelolaan dan pemanfaatan secara optimal untuk tercapainya produktivitas, guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas," katanya, saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Kementerian DPDTT di Jakarta, Selasa (31/1).

Untuk itu, lanjutnya, pemberdayaan masyarakat harus menjadi bagian penting dari program-program pembangunan agar masyarakat semakin produktif dan mandiri.

Ia mengharapkan lahan sembilan juta hektare itu diprioritaskan bagi masyarakat yang berpendapatan rendah yang tinggal di daerah padat penduduk yang tidak mendapatkan akses pemanfaatan dan pemilikan lahan.