Bisnis.com, JAKARTA - -Pembangunan 14 kawasan industri di luar Pulau Jawa dalam program quick wins Kementerian Perindustrian diharapkan bisa terisi penuh oleh tenant yang berkecimpung di sektor perantara dan hilir.
Kawasan khusus tersebut tidak hanya ditujukan menampung industri leluhur di hulu saja (anchor industry). Penghiliran yang terjadi diharapkan bisa terbangun sampai ke sektor paling hilir. Industri leluhurlah yang memantik kedatangan tenant di perantara dan hilir.
Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri Kemenperin Imam Haryono menyebut ada tiga perkara utama guna mengakselerasi penyebaran dan perkembangan kawasan industri (KI). Pertama pergerakan harga komoditas, kedua komitmen pemerataan pembangunan, ketiga diagendakan secara khusus.
Pelemahan harga komoditas pertambangan, perkebunan, maupun sektor lain bikin pebisnis lebih banyak melirik penghiliran. Minat mereka meninggi untuk mengolah di dalam neger daripada diekspor karena harga global sedang lesu.
Aspek lain yang merangsang perkembangan KI seluruhnya bersinggungan dengan pemerintah. Semembara apa semangat meratakan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia. Hal ini perlu ditopang mandat khusus dari undang-undang untuk merealisasikannnya.
Senjata utama menarik minat investasi swasta untuk jadi leluhur di suatu KI diupayakan dengan insentif fiskal. “Padahal insentif fiskal itu cuma kaya dessert. Main course ya pendukung produksi baik ketersediaan SDA dan infrastruktur dan potensi pasar domestik,” kata Imam.
Kendala infrastruktur sudah dibahas puluhan bahkan mungkin ratusan kali. Kini pemerintah alokasikan Rp55,4 triliun untuk perbaiki infrastruktur belasan KI. Uang ini dipakai untuk penyediaan bandara, jalan, kereta api, ketenagalistrikan, pelabuhan, dan sumber daya air.
Semula Kemenperin menargetkan pengembangan 13 KI di luar Pulau Jawa. Jumlah ini berkembang menjadi 14 kawasan dengan menyematkan Jorong di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
KI seluas 6.370 hektare (ha) itu mencakup Pelabuhan Swarangan Pelaihari seluas 1.037 ha. Ada banyak fokus di kawasan ini a.l. industri pengolahan berbasis agro, logam dasar besi baja, perdagangan, jasa untuk komoditas besi baja, batu bara, kelapa sawit, maritim, energi, dan kepelabuhanan.
Sekretaris Jenderal Kemenperin Ansari Bukhari mengatakan investor yang sudah berkecimpung di Jorong, seperti Gunung Garuda dan Delta Prima Steel. “Masalah yang dikeluhkan [dari kawasan industri ini] soal infrastrukjtur dan energi,” tuturnya.
Selain perkara klasik berupa infrastruktur dan suplai energi, Jorong juga terkendala ketidaan dokumen perencanaan pembangunan. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditugaskan membangunnya juga belum mengurus izin usaha KI.
Kawasan Industri Jorong belum punya masterplan dan rencana strategis (renstra). Saat ini baru kelar disusun proposal prarencana induk pengembangan Jorong dan Pelabuhan Swarangan Pelaihari.
Lahan untuk mengembangan kawasan pelabuhan itu ditetapkan dalam SK Bupati No. 985/2010 tentang penetapan lokasi dan luas lahan pelabuhan umum dan fasilitas penunjang. Pengembangan KI dan pelabuhan ini masuk dalam rangancan peraturan daerah RTRW Kabupaten Tanah Laut 2014 – 2034.
Dengan seluruh kekekurangan dan permasalahan yang melingkupi iklim bisnis di Tanah Air ternyata industri nasional belum kehilangan peminat. Buktinya belasan KI yang dikembangkan Kemenperin semua sudah punya anchor industry.
Industri sentral di tingkat hulu harus jadi lokomotif penarik investor dan tenant di perantara dan hilir. Sebagai contoh, KI Morowali di Sulawesi Tengah kini sudah bisa memastikan keterisian tenant di kawasan industri berbasis ferronikel ini.
Okupansi kawasan industri tersebut ditargetkan mencapai 100% dalam sepuluh tahun sejak 2019. Pola pembangunan KI ini sedikit beda karena biasanya pencarian tenant (perusahaan yang mau masuk ke KI) dilakukan setelah pembangunan rampung.
Lahan di Morowali lebih cepat terisi karena sejalan dengan pembangunan smelter dan infrastruktur pendukung, pengelola KI sudah punya jalinan komitmen dengan calon tenan. Mereka adalah para mitra Tsingshan Group di China.
Cara tersebut menjadikan lahan di Morowali lebih cepat terisi dalam waktu sepuluh tahun saja. Padahal pembangunan kawasan industri lain biasanya butuh waktu 25 -30 tahun untuk menjual habis lahan yang ada. PT Sulawesi Mining Investment jadi anchor industry di KI bernilai Rp49,7 triliun ini.
“Kami harapkan setiap KI ada anchor industry tarik tenant. Jadinya kayak mall, seperti di Grand Indonesia ada Seibu lalu semua ikut masuk. Sederhananya KI ini seperti mall,” ucap Imam.
