Bisnis.com, JAKARTA - Tindak lanjut perangkat pengawasan obat dan makanan di daerah atas pelanggaran soal mutu dan keamanan pangan tak sampai 2% dari temuan yang ada.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Roy A. Sparringa sendiri bertanya-tanya penyebab hal tersebut. Padahal BPOM telah memberikan ribuan rekomendasi kepada daerah berupa penyimpangan mutu dan keamanan obat serta makanan.
“Oleh karena itu menurut saya aturan saja tidak cukup, perlu dilihat bagaimana kelembagaan dan SDM di daerah apakah sudah cukup dan kompeten sehingga mengerti apa yang harus dilakukan,” tuturnya ditemui di sela rapat kerja nasional BPOM, di Jakarta, Senin (16/3/2015).
Sepanjang tahun lalu terdapat 6.879 rekomendasi dari balai besar atau balai pengawas obat dan makanan kepada dinas kesehatan di daerah.
Namun, kasus yang ditindaklanjuti Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota cuma sekitar 106 alias kurang dari 2% rekomendasi yang disampaikan.
Guna meningkatkan pengawasan obat dan makanan di Tanah Air, BPOM berangsur mengubah paradigmanya. Dalam lima tahun ke depan badan ini menargetkan dirinya lebih fokus kepada upaya-upaya preventif ketimbang reaktif.
