Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

MENTERI SUSI: Penyelamatan Sumber Daya Kelautan Butuh KPK

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dengan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) untuk mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan, terutama alam pengendalian dan pengawasan pengelolaannya.
Ihda Fadila
Ihda Fadila - Bisnis.com 17 Februari 2015  |  13:25 WIB
MENTERI SUSI: Penyelamatan Sumber Daya  Kelautan Butuh KPK
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dengan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) untuk mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan, terutama alam pengendalian dan pengawasan pengelolaannya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan peran KPK dibutuhkan dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan penyelematan sumber daya alam Indonesia di sektor kelautan.

“Hasil kajian KPK ini merupakan langkah lanjutan dalam mengelola SDA dan juga jadi bahan evaluasi atas apa yang sudah dikerjakan KKP,” katanya, Selasa (17/2/2015).

Dia mengatakan kebijakan KKP telah sejalan dengan kajian KPK tentang pentingnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa kebijakan yang telah dilakukan KKP antara lain pembentukan satgas ilegal fishing dan penerbitan peraturan terkait pengelolaan kegiatan/usaha perikanan.

Setidaknya, hingga saat ini sudah ada empat peraturan yang sudah dikeluarkan dan menimbulkan pro kontra di masyarakat, yaitu Penghentian Sementara (Moratorium) perizinan usaha perikangan (PermenKP 56/2014) dan larangan aloh muatan (transhipment) kapal ikan di laut (PermenKP 57/2014), Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan (PermenKP 1/2015), serta Pelarangan alat tangkap Pukat Hela danPukat Tarik (PermenKP 2/2015). 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kementerian kelautan dan perikanan
Editor : Fatkhul Maskur

Artikel Terkait



Berita Lainnya

    Berita Terkini

    back to top To top