Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah membentuk satuan tugas untuk menekan inefisiensi di sektor pelabuhan yang dituding menjadi penyebab tingginya biaya logistik nasional.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan selama ini tingginya biaya logistik disebabkan oleh tingginya ongkos transportasi dan inefisiensi yang terjadi di pelabuhan. Misalnya, lamanya waktu tunggu kontainer (dwelling time), regulasi bea cukai, dan rendahnya utilisasi pelabuhan.
Inefisiensi tersebut membuat biaya logistik nasional membengkak hingga 20% dari produk domestik bruto (PDB), lantaran tingginya ongkos transportasi.
"Akan dibentuk task force yang akan saya koordinasi, tapi juga di bawah pengawasan langsung Pak Wapres dan nanti kita laporkan ke Presiden dari waktu ke waktu supaya segala sumber inefisiensi terutama akibat birokrasi bisa diselesaikan segera," ujarnya di kantor Presiden, Selasa (10/2/2015).
Sofyan memaparkan gugus tugas ini akan diisi oleh perwakilan dari tujuh kementerian terkait operasional pelabuhan, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Badan Karantina di bawah Kementerian Pertanian, Kementerian PU-Pera, Kementerian Tenaga Kerja, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Mulai pekan ini akan dipanggil. Tim teknisnya diisi dirjen-dirjen dari tujuh kementerian," imbuhnya.
Menurut Sofyan, presiden meminta pembenahan birokrasi di pelabuhan dilakukan dengan pola yang serupa dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Konsep Inaport yang selama ini berjalan akan disempurnakan sehingga diharapkan dapat membuat proses pengurusan izin di pelabuhan lebih singkat dan sederhana.
Task force ini, lanjut Sofyan, akan bekerja untuk identifkasi masalah dan dikerjakan dalam waktu yang singkat. Apabila diperlukan, Presiden Jokowi meminta monitoring dilakukan setiap minggu.
"Mudahan dalam tempo 2 bulan ke depan, semua yang bisa dilakukan dalam hal birokrasi bisa terselesaikan," kata Sofyan.
