Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

JAMINAN PENSIUN: DPR Minta Pembayaran Iuran dari Pengusaha Tak Dipukul Rata

Anggota parlemen mengingatkan agar kewajiban membayar iuran jaminan pensiun pekerja tidak diberlakukan secara pukul rata pada seluruh perusahaan.
Tegar Arief
Tegar Arief - Bisnis.com 26 Januari 2015  |  14:45 WIB
JAMINAN PENSIUN: DPR Minta Pembayaran Iuran dari Pengusaha Tak Dipukul Rata
Ilustrasi - Antara
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA --Anggota parlemen mengingatkan agar kewajiban membayar iuran jaminan pensiun pekerja tidak diberlakukan secara pukul rata pada seluruh perusahaan.

Seperti diketahui, program jaminan pensiun yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan itu mensyaratkan adanya iuran dengan angka tertentu dari kalangan pengusaha.

"Kondisi perusahaan harus jadi pertimbangan, jumlah iuran jangan dipukul rata," usul Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Nasdem Amelia Anggraini, Senin (26/1/2015).

Seperti diketahui, dalam draf RPP Jaminan Pensiun yang kini dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, jumlah iuran ditetapkan sebesar 8%.

Adapun detil pembagiannya adalah pengusaha menanggung 5% dan pekerja 3% dari pendapatan tidak kena pajak (PTKP).

"Kalau bisa jangan dipukul rata, harus dibedakan besaran iuran untuk pengusaha menengah dan kecil," tegas Amelia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bpjs ketenagakerjaan JAMINAN PENSIUN
Editor : Saeno
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top